Network
"Ini bagian dari strategi istana yang untuk menguji opini publik sampai dimana bisa kita mainkan. Ini cuman pancingan kecil aja. Coba gimana kalau Omnibuslaw. Dia abaikan saja," lanjutnya.
Baca Juga: Pendeteksi Covid-19 Karya Anak Bangsa Disukai Masyarakat, Ganjar Pranowo: Alhamdulillah
"Padahal sebetulnya ekses dari kebijakan yang aut-autan ini disebabkan oleh Undang-undang induk yang namanya Omnibuslaw. Jadi, itu yang mestinya dievaluasi dan dibatalkan. Akan tetapi, sampai sekarang masih digantung," tandasnya.
"Jadi, presiden gagal membujuk publik supaya percaya akan kesungguhnya. Tapi, ini cuman daun yang anda potong, akarnya tidak dicabut," tuturnya.
Selain itu, Rocky menilai jika UU Omnibuslaw ini telah membuat Jokowi seakan-akan dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Kekuatan yang dimaksud mencakup semua institusi di Indonesia.
"Kasihan juga Jokowi sudah dipermainkan dengan oligarki yang menginginkan agar Omnibuslaw tetap menghasilkan akumulasi secara cepat-cepat kepada mereka," ujarnya.
"Ini menunjukkan bahwa presiden ini boneka karena tidak ada orang menganggap apa yang diputuskan presiden. Boneka itu dikendalikan yang dimana dalangnya itu semua institusi. Sebenernya kekuatan hukum kita dikendalikan oleh orang di luar struktur resmi," ungkapnya.
Baca Juga: Nino Resmi Gugat Cerai Elsa, Al Galau Ditinggal Andin: Sinopsis dan Link Ikatan Cinta 3 Maret 2021
"Presiden itu hanya sekedar menjadi juru tulis dari kekuatan-kekuatan besar itu. Oleh karena itu, orang-orang masih ragu atas pencabutan itu. Jangan akal-akalan hanya karena ingin nyogok NU dan Muhammadiyah," lanjutnya.
"Jokowi selalu memanfaatkan ini untuk melakukan pencitraan. Bukan hanya itu yang rakyat bisa mengucapkan pikiran itu. Akan tetapi, seluruh rakyat mempertanyakan presiden yang tidak pernah mendengar ketika mereka singgung Omnibuslaw," tandasnya.
