Network
Sejumlah orang Uighur juga ditempatkan di pusat-pusat penahanan dengan jumlah total jauh melebihi mereka yang dicurigai ekstremis.
Baca Juga: Ingatkan Soal Gempa Magnitudo 9,1, Menko Marves Luhut Pandjaitan: Bosok Bisa Saja Terjadi Tsunami
“Penduduk Uighur tidak boleh dianggap sebagai perusuh, ini sangat merusak stabilitas jangka panjang Xinjiang."
Pihak berwenang China sebelumnya mengatakan 'pusat pendidikan ulang' di Xinjiang adalah pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
China sendiri sempat membantah keberadaan kamp penahanan Uighur.
Baca Juga: Kronologis Kematian Deng Jia Xi Saat Terjadinya Kericuhan di Myanmar
Tindakan keras terhadap warga Uighur dilakukan menyusul dua serangan brutal terhadap pejalan kaki di Beijing pada 2013 dan Kunming pada 2014, yang dilakukan oleh ekstremis Uighur.
China diyakini berusaha untuk 'mendidik kembali' warga Uighur dengan mengganti loyalitas berbasis budaya dan agama dengan kesetiaan kepada Partai Komunis.
Laporan tersebut mengatakan beberapa otoritas lokal dan provinsi menolak menerima pekerja dari Xinjiang dengan alasan 'keamanan', situasi yang dikatakan turut menciptakan hambatan serius dalam mewujudkan tujuan negara.
Baca Juga: Stres Gara-gara Pandemi Covid? Anda Bisa Ikut Konsultasi Psikologi Gratis di Guardian Hingga 31 Maret 2021.
Tinjauan Dr Zenz atas laporan tersebut termasuk analisis hukum oleh mantan penasihat senior Museum Peringatan Holocaust AS, Erin Farrell Rosenberg.
Rosenberg menemukan alasan yang dapat dipercaya untuk menyimpulkan bahwa program transfer tenaga kerja Uighur memenuhi kriteria dua kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu penganiayaan dan pemindahan paksa.
"Ada bukti substansial bahwa pemerintah China melakukan serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Uighur sesuai dengan kebijakan pemerintah," kata Rosenberg.
Baca Juga: Prabowo-Airlangga Jalin Kekuatan Jelang Pilpres 2024? Partai Golkar: Di Masa Ini Kami Harus Berangkulan
Diperkirakan satu juta orang Uighur telah ditahan secara paksa di China di tengah laporan sterilisasi paksa, serangan seksual terhadap wanita Uighur, selain pengawasan ketat dan penghancuran praktik serta situs budaya dan situs agama.
China tetap membantah tuduhan dengan mengatakan pihaknya tengah membahas kunjungan kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet ke Xinjiang.
Bachelet mengatakan penilaian menyeluruh dan independen atas situasi di Xinjiang diperlukan menyusul laporan penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual dan kerja paksa.
Baca Juga: PSSI Baru Ajukan Izin Sehari Sebelum Laga, Polri Sebut Uji Coba Timnas Ditunda Bukan Batal
"Pintu ke Xinjiang selalu terbuka, dan kami menyambut komisaris tinggi untuk mengunjungi Xinjiang," kata delegasi China Jiang Duan kepada dewan hak asasi manusia PBB.
“Komunikasi tetap terjaga di antara kedua belah pihak, tetapi tujuan dari kunjungan ini adalah memberikan pertukaran informasi dan kerja sama berdasar prinsip asas praduga tak bersalah hingga bukti konkret ditemukan.”***
