Network
GALAMEDIA – Saat ini pemerintah melalui Menko Polhukam sudah membentuk dua tim khusus pengkaji UU ITE pasca Jokowi memberi arahan agar aturan tersebut segera direvisi.
Namun pakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Jawade Hafidz memandang agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU ITE.
Pencabutan Undang-Undang yang sudah ada bisa dibatalkan dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang sudah ada dalam KUHP yang mengatur perbuatan pidana.
Hafidz mengungkapkan bahwa saat ini DPR RI sudah memasukan Rancangan UU tentang KUHP ke dalam Prolegnas RUU 2020-2024.
Baca Juga: Kawasan Lido Music and Art Center sebagai Upaya Tumbuhkembankan Perekonomian dan Seni Budaya
“Apalagi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masuk dalam Daftar Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024,” ucapnya di Semarang, 12 Maret 2021.
Saat ini, banyak pihak yang menilai bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE banyak mengandung pasal karet.
Beberapa pasal kontroversial dalam UU ITE yakni Pasal 27 dan Pasal 28 yang tidak jelas tolok ukurnya sehingga cenderung multitafsir.
Dalam Pasal 27 Ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan.
