Network
Baca Juga: Jarak Pandang Mengkhawatirkan, Polusi Hebat China Larang Warga Keluar Rumah
Sejauh ini, tambah Agus, tindaklanjut dari laporan yang disampaikan pihaknya seolah jalan di tempat. Pihaknya pun sempat kembali mempertanyakan pada pekan lalu dalam aksi damai di depan Kantor Kejati Jabar.
"Seiring waktu apa yang kami harapkan ternyata hasilnya mengecewakan. Selama kami melakukan aksi unjuk rasa berkali kali bukannya mendapatkan informasi hasil langkah pemeriksaan sejumlah pejabat di Dinkes Jabar," tuturnya.
"Yang terjadi, pejabat yang kami laporkan malah sudah dipindah ke dinas lain. Dan pemeriksaan sama sekali belum dilakukan," katanya.
Bahkan, kata Agus, pihaknya masih memegang pernyataan Kasi Penkum Kejati Jabar kala itu, Abdul Muis Ali.
"Waktu itu beliau menyampaikan laporan yang kami layangkan harus dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Saat itu kami pun menghormati apa yang menjadi putusan pihak Kejati Jabar," ujar Agus.
Baca Juga: Meriahnya Perayaan Hari Wayang Nasional Ke-3 Living ICH Forum for WPT in Indonesia
"Namun berbulan bulan kami menunggu, apa yang akan dilakukan pihak Kejati Jabar tak pernah terjadi," tambahnya.
Oleh karena itu, DPP MGP kembali melakukan aksi dan mendukung Kejati Jabar memproses tindak pidana korupsi demi mendukung Instruksi Jaksa Agung.
Terbaru, DPP MGP menyampaikan beberapa laporan dugaan tindak pidana korupsi seperti pengadaan BTT Covid-19 di Dinkes Jabar, dana hibah, dana denda IMB Hotel, dan dana anggaran Dinsos Kota Bandung.
