Network
Meski setiap perusahaan telah diatur aspek regulasi atau undang-undang, Dedi menyebut tetap ada aspek bersifat keadilan sosial yang harus terpenuhi. Salah satunya keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat lokal dibandingkan dengan pendatang.
Di sisi lain, kata Dedi, setiap ada pembangunan atau alih fungsi lahan masyarakat lokal tidak pernah dipersiapkan sejak awal. Bahkan seringkali lahan adat yang biasa disakralkan oleh warga turut tergerus oleh kepentingan atas nama ekonomi dan pembangunan.
“Akibatnya hilang semua kebiasaan masyarakat adat Dayak yang terbiasa dengan hutan. Masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian, sementara transmigran yang sudah dipersiapkan menjadi pekerja bisa berjaya,” ucapnya.
Baca Juga: PPKM Jabodetabek Kembali Naik ke Level 2, Luhut Binsar Ungkap Alasannya
Dedi bersama Komisi IV DPR RI akan menindak lanjuti semua keluhan tersebut. Salah satunya dengan melakukan investigasi dan pemanggilan terhadap perusahaan yang terlibat dalam aduan tersebut. Diharapkan semua kewajiban dan aspek sosial yang diharapkan masyarakat adat bisa terpenuhi.
“Saya dan teman-teman Komisi IV DPR RI sangat memahami kegelisahan mereka. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kelegaan nafas dan kehormatan masyarakat adat pewaris tahta khatulistiwa,” pungkas Dedi Mulyadi.***
