Network
GALAMEDIA – Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri telah kembali ke jalan yang benar.
Hal tersebut usai Firli mendukung Presidential Threshold alias ambang batas pencalonan presiden 0 persen, di mana sebelumya dipatok sebesar 20 persen.
Baca Juga: Anak Kelima Sule - Nathalie Banjir Ucapan Doa dari Rekan Seleb, Sule: Alhamdulillah, Terima Kasih
“Ini seperti petir di siang bolong, karena gak mungkin Firli ngucapin hal itu. Jadi, sekali lagi saya mesti bersepakat dan menyebarluaskan petir ini,” ujarnya melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official bertajuk ‘KETUA KPK FIRLI BAHURI BERGABUNG DENGAN OPOSISI?’ dilansir Minggu, 12 Desember 2021.
Rocky berpendapat, pernyataan yang disampaikan Firli itu sangatlah penting.
“Jadi, ini penting sekali karena Pak Firli bertahun-tahun dibuli dalam upaya untuk mengingatkan bahwa potensi korupsi sekarang justru dibuka oleh perubahan Undang-undang KPK,” ungkapnya.
Karena hal itu, kata Rocky, publik berdemo bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah memberi peluang pelemahan KPK.
“Karena itu kita demo bahwa Jokowi seolah-olah memberi peluang pelemahan KPK dengan konsekuensi panjang,” imbuhnya.
Oleh karena itu, ahli filsuf ini menilai, Firli telah terbangun dari tidurnya selama dua tahun usai tahu sumber korupsi berasal dari surplus politik.
“Surplus politik itu berasal dari kompetisi dari yang tidak terbuka, karena dihegemoni oleh partai-partai besar,” tuturnya.
Baca Juga: 7 Manfaat Buah Apel yang Jarang Diketahui Banyak Orang
"Jadi betul saya kira Pak Firli membaca denyut nadi bangsa ini yang dalam dua minggu ini kita kampanye (Presidential Threshold) nol persen,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Firli kini memberikan dukungan untuk dihilangkannya Presidential Threshold.
Hal tersebut disampaikan Firli dalam acara Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Desember 2021.
Baca Juga: Olahraga Pagi ternyata Kurangi Risiko Kanker Prostat
“Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parlemen treshold, president treshold, seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. 0 persen dan 0 rupiah. Itu pak kalo kita ingin mengentaskan dari korupsi,” jelasnya.
Menurut dia, dengan PT 0 persen dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sehingga, hal itu berpotensi menyebabkan adanya politik transaksional. ***
