Network
GALAMEDIA – Politikus senior, Hatta Taliwang menanggapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Hatta menilai proyek IKN sebagai proyek dagang, karena sudah melakukan pembangunan bahkan menyiapkan lahan, padahal belum regulasi yang kuat.
“Yang substansi sebenarnya soal IKN ini, menurut saya seharusnya belum sampai ke urusan teknis, apalagi bicarakan lahan, bicarakan sudah membangun fasilitas jalan atau apa, harusnya belum,” ujarnya pada wartawan Kamis, 16 Desember 2021.
Atas dasar itu, Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ini menyarankan, soal IKN dibahas terlebih dahulu di forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Di mana akan melibatkan seluruh masyarakat untuk diajak berbicara soal rencana strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, hal semacam IKN tidak cukup hanya dibahas di DPR.
Baca Juga: Adhie Massardi: Preshold 20% Adalah Benteng Oligarki Korup dan Tempat Berlindungnya Para Buzzer
“Karena ini menyangkut isu strategis sekali. Jadi kadar persoalannya itu menurut saya di MPR, DPR gak cukup, yang punya daerah siapa, utusan daerah kan, masa mereka enggak berhak untuk bicara. Jadi melibatkan juga tokoh masyarakat,” jelasnya.
“Jadi harusnya soal teknis tanah, ini lah dan lainnya, jangan dulu. Kok kesannya jadi dagang ini, proyek dagang jadinya,” sambungnya.
Bila regulasi (aturannya) belum kuat, lanjut Hatta, ditakutkan IKN baru menjadi proyek mangkrak yang tentu menjadi beban kepemimpinan Indonesia selanjutnya.
“Keputusan Majelis (MPR) itu penting, supaya enggak ada lagi gugatan atau apa. Nanti kalau enggak kuat basis regulasinya, aturannya, presiden mendatang gampang saja batalin, kan rugi, akhirnya mangkrak lagi,” ucapnya.
Baca Juga: Waduh, Indonesia Kecolongan Varian Omicron, Menkes Budi Gunadi Imbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir
Indonesia, tidak mungkin menambah lagi proyek mangkrak.
“Padahal kita sudah banyak yang mangkrak kan. Masa kita tambah lagi Ibukota mangkrak?” tandasnya.
Sebagai informasi, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur meski pandemi Covid-19 masih terjadi.
Pemindahan ibu kota tersebut diperkirakan membutuhkan dana mencapai ratusan triliun.
Jumlah uang yang tidak sedikit itu membuat pemerintah mulai menghitung aset negara yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pemindahan.
Baca Juga: 5 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Bisa Percepat Penuaan
Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan menyampaikan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu tengah mengkaji terkait pemanfaatan aset negara di kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyesuaikan pemanfaatan aset dengan tata ruang di Jakarta.
“Sedang kaji aset ini bagusnya diapain, mekanismenya apa, investornya dari mana, dan berapa kira-kira perolehan rupiahnya.”
Baca Juga: Muslim Arbi Desak Jokowi Jelaskan Asal Usul Dana Kaesang Pangarep: Kalau Tidak KPK Harus Mengusutnya
“Ini sedang dikaji terus karena ada ribuan dan kami koordinasi dengan Pemprov DKI tentang tata ruang, karena harus sinkron kami jadiin apa nanti tata ruang di DKI jadi apa,” jelas Sudarwan dalam diskusi virtual. ***
