Network
"Belum kalau dihitung ongkos ke Pasar leles satu kali jalan Rp 15 ribu, jadi kalau pulang pergi ya habis Rp 30 ribu. Di Desa kan Rp 300 ribu per karton dengan isi 12 botol, kalau dipasar hanya dapat 11 botol," beber Elis.
Menurutnya, Pemerintah Desa Karangsari justru sudah baik dengan membuka peluang bagi siapapun yang akan melakukan usaha. Pasalnya, dengan memberikan fasilitas kemudahan kepada warga dengan memfasilitasi pedagang yang hendak berjualan, warga penerima bantuan jadi tidak harus repot-repot belanja keluar, yang tentu akan memakan ongkos transportasi.
Selain Elis, Dadang, warga RW 01 Desa Karangsari mengakui, sebelumnya pernah menyampaikan pernyataan adanya dugaan pemaksaan harus belanja di Desa Karangsari.
"Benar, dulu sempat menyampaikan seperti dipaksa dalam pembagian BLT untuk minyak goreng. Tetapi setelah saya menanyakan kebeberapa orang yang menerima BLT minyak goreng, ternyata banyak juga yang beli diluar, tidak diharuskan membeli minyak goreng yang ada di desa milik salah satu agen," jelas Dadang di seputar Desa Karangsari.
Dadang juga menceritakan, setelah datang ke Desa Karangsari, ia menerima uang bantuan dari petugas PT Pos. Setelah akan keluar, ia melihat banyak tumpukan minyak yang ternyata milik salah satu agen.
"Namun memang waktu itu petugas agennya didalam desa, dan waktu itu saya menyerahkan uang ke petugas sebesar Rp 300 ribu untuk satu karton/dus minyak goreng," jelas Dadang.
"Jadi waktu itu saya sempat panas, karena cuaca juga panas sehingga mengasumsikan dipaksa belanja, padahal ternyata tidak. Saya pun memang menyerahkan uang untuk membeli minyak goreng, bukan diminta," jelasnya.***
