Network
GALAMEDIANEWS - Ketika pemilihan umum tiba, para pemimpin daerah dan kandidat parlemen memberikan janji-janji manis kepada masyarakat.
Tidak jarang beberapa dari mereka membagi-bagikan uang tunai atau bingkisan makanan. Mereka secara sadar terlibat dalam politik uang, sebuah praktik korupsi yang mengarah pada bentuk-bentuk korupsi lainnya.
Politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Dalam hal ini, politik uang merupakan salah satu bentuk penyuapan.
Praktik politik uang pada akhirnya melahirkan pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan kepentingan rakyat yang memilihnya.
Mereka merasa terdorong untuk mengejar keuntungan dari jabatannya, seperti mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan untuk kampanye pemilu.
Akhirnya, setelah menjabat, mereka melakukan berbagai bentuk korupsi melalui suap, gratifikasi, atau bentuk penyelewengan lainnya. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai 'ibu dari korupsi'.
Menurut Amir Arief, Kepala Divisi Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, politik uang membuat politik menjadi mahal: selain untuk membeli suara, para kandidat juga harus membayar sejumlah besar uang kepada partai politik sebagai mahar politik.
Tentu saja, ini bukan hanya uang kandidat, tetapi juga sumbangan dari berbagai pihak yang berharap mendapat imbalan jika menang. Perilaku ini sering juga disebut dengan istilah 'korupsi investor' atau 'berinvestasi dalam korupsi'.
