Network
Selain itu, terdapat pula tiga gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Lembaga khusus tersebut akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).
Baca Juga: Pulih dari Covid-19, Kebiasaan Presiden Brazil Lepas Masker di Depan Umum kembali Terulang
"Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," tutur Sofyan.
"Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi," tambahnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya berharap, lembaga khusus inter-reguobal ini dapat mengatasi dua isu besar di kawasan Jabodetabekpunjur yakni isu lingkungan hidup dan transportasi. Menurut Bima, dari tahun ke tahun persoalan dalam menghadapi isu tersebut adalah koordinasi, kewenangan dan keuangan.
Baca Juga: Lepaskan Baiat Amir ISIS, Napi Teroris Berikrar Kembali ke NKRI
"Isu besar tadi selalu dihadapkan pada tiga realita tersebut. Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apapun persoalannya," ujar Bima.
Bima meminta, kelembagaan yang dibentuk ini bukan sekedar untuk memperbaiki komunikasi atau koordinasi saja. Namun perlu dikuatkan dalam aspek kewenangan dan keuangan.
Menurut Bima, untuk menyelesaikan permasalahan di Jabodetabekpunjur, solusi yang ditawarkan perlu struktural. Bima bahkan mengusulkan agar pemerintah pusat bisa membentuk kementerian khusus Jabodetabek.
Baca Juga: Libur Panjang Idul Adha, PT KAI Beri Diskon Tiket 25 Persen
