Network
lau
GALAMEDIA - Pertempuran diplomatik di PBB antara penuntut Laut Cina Selatan telah mengambil babak baru setelah akhirnya Malaysia menegur China. Sebelumnya China menyatakan, Malaysia tidak punya hak atas landasan kontinennya di bagian utara wilayah perairan tersebut.
Sebagai tanggapan, pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dalam nota verbale kepada badan dunia tertanggal 29 Juli, menekankan bahwa penerapannya (wilayah Laut China Selatan) sepenuhnya berada di bawah Konvensi PBB untuk Hukum Laut (Unclos).
Melansir South China Morning Post, Kamis (30/7/2020), pernyataan itu, dilihat oleh This Week in Asia pada hari Kamis, mengatakan Malaysia menolak "isi secara keseluruhan" dari nota sebelumnya oleh Beijing pada 12 Desember.
Baca Juga: Sebut Amerika Serikat Perusak Hubungan Internasional, Pemerintah China Curhat ke Indonesia
Nota Cina itu sendiri merupakan tanggapan atas pengajuan Malaysia ke badan Unclos yang menyatakan bahwa ada daerah yang berpotensi tumpang tindih klaim di wilayah tersebut.
Pada waktu itu, China mengatakan bahwa pengajuan Malaysia “secara serius melanggar kedaulatan, hak kedaulatan dan yurisdiksi China di Laut China Selatan”.
Dalam tanggapan terakhirnya, Malaysia mengatakan pihaknya menolak "klaim China atas hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan area maritim di Laut China Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari 'nine-dash line' (sembilan garis putus-putus)."
Sembilan garis putus-putus sendiri adalah garis yang digambar oleh pemerintah China mengenai klaim wilayahnya di Laut China Selatan, meliputi Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, China, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.
Baca Juga: Hari Ini Pasien Positif Virus Corona Bertambah Sebanyak 2.040 Orang
Pernyataan China itu "bertentangan dengan (Unclos) dan tanpa pengakuan hukum untuk luas (yang) melampaui batas geografis dan substantif dari hak maritim China di bawah konvensi," kata nota verbale Malaysia.
Sebuah sumber yang dekat dengan posisi bersejarah Malaysia dalam sengketa laut mengatakan, isi dari nota verbale mencerminkan penolakan lama negara itu terhadap 'sembilan garis putus-putus' China.
China mengklaim hampir keseluruhan perairan sebagai bagian dari 'sembilan garis putus-putus'. Batas itu ditentang oleh Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei, juga Taiwan.
Negara-negara Asia Tenggara yang menentang hal itu mengatakan batas China melanggar batas wilayah perairan mereka sebagaimana ditetapkan oleh Unclos.
Pihak ketujuh dalam perselisihan adalah Indonesia. Jangkauan utara dari zona ekonomi eksklusif kepulauan Natuna berada di dalam sembilan garis putus-putus China, meskipun Indonesia bersikeras itu adalah "pihak yang berkepentingan" dan bukan penuntut dalam perselisihan karena kedaulatannya atas perairan tidak perlu dipertanyakan lagi.
Baca Juga: Perekonomian Lima Negara Ini Hancur Akibat Pandemi Virus Corona
Nota verbale terbaru Malaysia tersebut mengikuti nota diplomatik serupa yang dikeluarkan oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Amerika Serikat dan Australia sejak pertukaran pertama antara Malaysia dan China Desember lalu.
Nota-nota ini bukan nota diplomatik yang umum digunakan di antara negara-negara, tetapi diajukan ke sekretaris jenderal PBB agar nota tersebut diedarkan ke negara-negara anggota lainnya.
Menurut komentar tertanggal 10 Juni oleh Robert Beckman, kepala program Hukum dan Kebijakan Kelautan di Pusat Hukum Internasional di Singapura, Nota negara-negara Asean menyatakan bahwa "klaim atas hak dan yurisdiksi dan zona maritim di Laut Cina Selatan harus sesuai dengan Unclos, yang menjadi tujuan mereka dan China".
"Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa China telah menegaskan hak dan yurisdiksi di Laut China Selatan yang tidak konsisten dengan Unclos," tulis Beckman.
Baca Juga: Ini Doa Umuh Muchtar untuk Persib di Hari Raya Idul Adha
Filipina dan Indonesia merujuk secara khusus pada putusan arbitrase 2016 di mana Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag (PCA) - dalam kasus yang diajukan oleh Manila terhadap Tiongkok - memutuskan bahwa Beijing tidak memiliki klaim bersejarah di Laut China Selatan.
China, yang tidak ikut serta dalam persidangan, tidak mengakui keputusan tersebut. Vietnam tidak menyebutkan putusan arbitrase, tetapi menyebutkan poin-poin penting dalam nota verbale.
Dan dalam salvo terbaru, AS - non-penggugat yang bukan merupakan pihak Unclos - mengatakan pada awal Juli bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung keputusan PCA, sikap yang sebelumnya tidak diambil.
Baca Juga: Dibayangi 'Gelombang Ketiga' Covid-19, RS di Hong Kong Terancam Kolaps
Kata Beckman, dalam komentarnya, "Pertukaran nota verbale adalah sinyal yang jelas bahwa perselisihan tentang legalitas berdasarkan hukum internasional klaim China di Laut China Selatan tidak akan hilang dalam waktu dekat, meskipun negosiasi yang sedang berlangsung antara Asean dan China untuk menyetujui kode perilaku untuk Laut Cina Selatan."***
