Network
GALAMEDIANEWS - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan terhadap Stefanus Roy Rening (SRR) Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, atas dugaan dengan sengaja menghalangi dan merintangi penyidikan yang dilakukan KPK.
"Penyidik KPK melakukan penahanan terhadap SRR selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2023 di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di Markas Komando (Mako) Puspomal, Jakarta Utara," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari Selasa 9 Mei 2023.
Ghufron juga mengatakan bahwa konstruksi kasus ini dimulai ketika Stefanus Roy Rening (SRR) mengetahui tentang Lukas Enembe pada tahun 2006. Tersangka korupsi Lukas Enembe mencalonkan diri sebagai gubernur Papua pada saat itu dan komunikasi antara keduanya terus berlanjut hingga saat ini.
Baca Juga: UPDATE Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2023 Usai Indonesia Sabet 3 Medali Emas
Selain itu, Lukas Enembe yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Papua, dan Lukas Enembe menunjuk Stefanus Roy Rening (SRR) sebagai ketua tim kuasa hukum untuk mendampinginya menjalani proses hukum di KPK.
Namun dalam proses hukum tersebut, Stefanus Roy Rening (SRR) diduga beritikad tidak baik dan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Stefanus Roy Rening (SRR) diduga mengatur serangkaian skenario agar Lukas Enembe tidak hadir memenuhi panggilan KPK dengan cara menasehati dan mempengaruhi beberapa pihak yang dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik.
Ia juga diduga menginstruksikan seorang saksi untuk membuat pernyataan dan kesaksian yang berisi cerita yang tidak benar tentang kronologi kejadian dalam kasus yang sedang diselidiki oleh KPK Tujuannya adalah untuk menciptakan opini publik agar sangkaan yang dibuat oleh KPK terhadap Lukas Enembe dan pihak-pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menjadi seolah-olah tidak benar.
