Network
GALAMEDIA - Anggota Komisi VI DPR RI, Aria Bima melihat, dalam proses demokrasi substansial, yaitu proses dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, masih terjadi defisit.
Menurut dia, sejauh ini proses dari rakyat dan oleh rakyat untuk menentukan kekuasaan telah terlaksana. Baik itu melalui pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah yang digelar setiap 5 tahun sekali.
Termasuk juga dalam pelaksaan Pilkada Solo pada Desember mendatang. Namun, kata Aria Bima, proses untuk rakyat memperoleh hak-haknya belum sepenuhnya terwujud.
Baca Juga: Euis Ida Wartiah Nahkodai Golkar Garut Lima Tahun ke Depan
"Itu sebagai pilar utama atau jalur formal berdemokrasi. Tetapi dalam demokrasi tidak hanya ada pilar utama atau jalur formal, karena ada hak untuk rakyat di antaranya dalam akses pelayanan," tutur dia di sela kunjungan kerja ke Dapilnya, di Solo, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Dalam demokrasi substansial, yaitu dalam mewujudkan kehendak rakyat telah ditentukan wakil-wakil rakyat di legislatif. Para wakil rakyat itu yang selama 5 tahun dalam bekerja untuk mewujudkan lahirnya kebijakan-kebijakan bagi kesejahteraan rakyat.
Terjadinya defisit dalam proses demokrasi, sambung Aria Bima, karena dalam demokrasi setiap warga negara punya orientasi yang sama.
Baca Juga: Identitas Terungkap, Polisi Buru Pelaku Penembak Bos Pelayaran di Kelapa Gading
Dia menyebutkan, proses untuk rakyat yang belum sepenuhnya terpenuhi hak-haknya, di antaranya berupa hak rakyat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, layanan pendidikan, akses layanan usaha, akses untuk kebutuhan ekonomi dan lain-lain.
"Akses antara warga negara kalangan bawah, menengah dan atas, ternyata tidak sama. Padahal, ketiga kalangan itu punya hak yang sama untuk mengakses pelayanan tersebut," tandasnya.
Dalam kaitan itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP tersebut menyatakan, fungsi perwakilan parpol di DPR dan instrumen-instrumen non formal, seperti media massa sebagai akselerator dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila menjadi penting.
Baca Juga: Terserang Virus Corona, Plt Bupati Sidoarjo Meninggal Dunia
Di era disrupsi yang lebih public oriented saat ini, dan dengan perlembangan informasi yang begitu cepat di media mainatream, media online termasuk medsos, disebutnya sebagai orkestrasi dalam kita menyempurnakan terwujudnya tujuan demokrasi yang menyejahterakan rakyat.
Kendati demikian, Aria Bima khawatir terhadap ekses yang tidak mendidik tidak memberi warna demokrasi, yakni peran medsos yang lebih dominan dibanding media mainstream, media elektronik maupun media online.
Dia mengamati banyak berita di medsos yang tidak punya makna terhadap perkembangan demokrasi.
Menanggapi munculnya fenomena politik dinasti atau oligarki menjelang Pilkada serentak tahun 2020 ini, Aria Bima mengungkapkan, PDIP mengamati secara cermat politik dinasti atau oligarki tersebut.
Baca Juga: Polisi Diminta Segera Menahan DC, Tersangka Pencabulan Terhadap Dua Gadis
Menurut dia, PDIP berupaya keras mencegah praktik oligarki, karena tidak membangkitkan ekonomi negara tapi justru bisa membangkrutkan negara.
"Di antara upaya yang dilakukan PDIP mencegah oligarki, yaitu melarang keanggotaan legislatif bagi yang ada hubungan keluarga di suatu lembaga perwakilan yang sama," katanya.
"ontohnya, karena Mbak Puan Maharani sudah di DPR, meskipun Mas Prananda punya potensi dan hak menjadi anggota legislatif akhirnya dilarang," jelasnya.
Baca Juga: Terulang Lagi, Pesepeda Meninggal Dunia Saat Gowes dan Diduga Kelelahan
Munculnya nama Gibran Rakabuming Raka dan putera petinggi PDIP lain sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada, secara tersirat juga dikatakan Aria Bima, termasuk yang dicermati.
Namun diingatkan, para calon kepala daerah yang diusung PDIP tersebut sejauh ini tidak berada pada jenjang yang sama dengan pejabat lain.***
