Network
GALAMEDIANEWS - Ketua umum Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat, Piar Pratama Samsudin kirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejagung, BIN, Menko Polhukam dan komisi Kejaksaan RI.
Surat dari KPK Jabar itupun ditembuskan juga kepada Presiden Jokowi, agar adanya pengawasan serius terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kabupaten Bandung.
Menurut Ketua umum KPK Jabar, Piar Pratama, surat tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya intervensi dari oknum yang mengaku bisa menyelesaikan terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat dan oknum DPRD kabupaten Bandung.
Baca Juga: Cisumdawu Rampung 100 Persen, Acara Peresmian Akan Dihadiri Presiden Jokowi Pada 11 Juli 2023
"Betul, hari ini, saya kirim surat ke Kejagung, Menko Polhukam, KPK, Komisi Kejaksaan, BIN dan ditembuskan kepada pak Presiden," ujar Ketum KPK Jabar, Piar Pratama dalam pesan singkat yang diterima Galamedianews pada Senin, 10 Juli 2023.
Selain itu, kata Piar, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bandung sangat diperlukan pengawasan serius dari seluruh lembaga penegak hukum.
Oleh karenanya, Piar menambahkan, kasus dugaan korupsi di kabupaten Bandung melibatkan banyak oknum pejabat, dan anggota DPRD, perlu adanya penanganan dan pengawasan serius.
"Langkah kami ini, untuk mengantisipasi adanya intervensi karena kasus dugaan Tipikor oknum pejabat tinggi sedang ditangani Kejari Kabupaten Bandung," tutur Piar.
Selanjutnya, Piar menyebutkan, bahwa upaya pengusutan terkait dugaan korupsi di kabupaten Bandung merupakan kasus besar, karena melibatkan banyak oknum pejabat hingga anggota DPRD Kabupaten Bandung.
