Network
GALAMEDIA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta pihak terkait penerbitan sertifikasi halal vaksin Covid-19 (virus corona), seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Komisi Fatwa MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama agar proaktif berkoordinasi sehingga sertifikasi halal dapat keluar.
Ia berharap proses pemberian sertifikasi halal bagi vaksin Covid-19 dipercepat sebelum diedarkan ke masyarakat.
"Saya minta kepada LPPOM dan Komisi Fatwa MUI supaya ikut proaktif, dan juga kepada Badan Penyelenggara Produk Halal, jangan menunggu bola, untuk vaksin ini jangan menunggu, harus menjemput bola," kata Ma'ruf saaf menerima jajaran Direksi PT Bio Farma (Persero) melalui video conference, Kamis 27 Agustus 2020.
Baca Juga: Filipina Bersumpah Bakal 'Merengek' ke Washington, Jika Kapal Perangnya Diserang China
Lebih lanjut, Ma'ruf mempercayai berhentinya penyebaran virus corona Indonesia sangat tergantung pada rampungnya proses vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.
Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Ma'ruf menyatakan tingkat penularan Covid-19 di Indonesia juga masih tergolong tinggi. Karena itu, produksi vaksin Covid-19 dan sertifikasi halal harus dipercepat mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.
"Saya minta seperti yang diminta oleh Presiden, supaya lebih cepat (produksinya) karena situasi memang sangat membutuhkan," kata dia.
Ma'ruf menilai, sertifikasi halal bagi vaksin corona menjadi sangat penting untuk Indonesia karena masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi penolakan vaksinasi dari masyarakat karena ragu terhadap label kehalalannya.
Baca Juga: Nih Segini Harga Vaksin Covid-19 untuk per Orang, Kata Erick Thohir
"Ini jangan jadi masalah. Jangan terjadi seperti vaksin Measles Rubella (MR) itu yang kemudian targetnya tidak tercapai," Wapres mengingatkan.
Ma'ruf juga menambahkan, vaksin-vaksin produksi dari luar negeri juga harus dipastikan halal. Jangan sampai pemerintah sudah memesan dalam jumlah besar, namun bermasalah dalam proses kehalalannya.
"Covid-19 ini adalah persoalan kehidupan bangsa kita, baik soal kesehatan, soal sosial, bahkan juga soal ekonomi. Kuncinya vaksin. Dan vaksin itu harus di-back up oleh sertifikat halal," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Bio Farma Honesti Basyir, melaporkan perkembangan produksi vaksin Covid-19 yang saat ini telah mencapai uji klinis tahap ke-3.
Baca Juga: Kasus Suap Jaksa Pinangki Diminta KPK, Kejagung Ogah Melepas
Setelah uji klinis selesai di bulan Januari, Bio Farma akan segera memproduksi vaksin-vaksin tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun alan dilibatkan untuk mendapatkan proses registrasi vaksin.
"Mungkin sekitar bulan Februari paling cepat, kita sudah bisa melakukan program vaksinasi ini kepada masyarakat Indonesia," kata dia.
Sebagai bentuk strategi jangka panjang, Honesti menjelaskan Bio Farma telah bekerjasama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset dan Teknologi. Hal itu untuk mengembangkan vaksin yang berbasis kepada strain virus orang Indonesia.
Sementara untuk strategi jangka pendek, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan Sinovac asal China untuk memproduksi vaksin tersebut.
Baca Juga: Tak Ada Indonesia, Ini Daftar 31 Negara yang Terperosok Jurang Resesi
"Mereka akan memberikan bibit vaksin dan Bio Farma yang akan melakukan uji klinis dan produksi," terangnya.
Terkait dengan kehalalan vaksin hasil kerjasama dengan Sinovac, Honesti menjelaskan bahwa Sinovac telah memberikan jaminan bahan baku yang digunakan bebas dari kandungan gelatin babi (Porcine).
Meski demikian, Ia menyatakan masih diperlukan uji kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia guna mendapatkan sertifikasi halal resmi.
"Mereka (Sinovac) menyatakan bahwa bahan baku yang diproduksi mereka itu tidak mengandung Porcine," ungkapnya.***
