Network
GALAMEDIA - Seorang menteri Palestina mengungkapkan Presiden Mahmoud Abbas menemui Presiden Kongres Yahudi Dunia Ronald Lauder di Tepi Barat pada Sabtu 10 Oktober 2020 waktu setempat.
Pertemuan tersebut terjadi menyusul seruan Lauder bagi warga Palestina untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai dengan Israel.
Menteri Urusan Sipil Palestina, Hussein al-Sheikh, mengungkapkan pertemuan itu dalam sebuah postingan di Twitter tetapi tidak memberikan penjelasan lebih rinci.
Sementara itu Kongres Yahudi Dunia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Lauder bertemu dengan pemimpin Palestina pada hari Sabtu untuk kunjungan pribadi atas undangan Abbas, guna membahas berbagai masalah tentang Palestina dan Timur Tengah, seperti dilansir dari Reuters, Ahad 11 Oktober 2020.
Baca Juga: Anies Baswedan Hari Ini Umumkan Kelangsungan PSBB DKI Jakarta, Begini Bocoran Kadishub
Lauder, seorang pengusaha AS yang juga bertemu Abbas setahun yang lalu di New York, menghadiri upacara penandatanganan perjanjian Gedung Putih 15 September antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk menjalin hubungan formal.
Baca Juga: Draf Final UU Cipta Kerja Masih Misterius! PKS Desak Pemerintah Buka Akses untuk Publik
Pada 16 September kepada surat kabar Arab Saudi, Arab News, ia mengatakan bahwa dirinya berharap kesepakatan itu akan membawa Palestina dan Israel kembali ke pembicaraan damai, yang gagal pada tahun 2014.
Di Washington, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa kunjungan Lauder tidak dikoordinasikan dengan atau atas nama pemerintahan Trump tetapi dalam kapasitas yang sangat pribadi.
Seorang pejabat Palestina mengatakan kepada Reuters dengan syarat anonim bahwa Lauder tidak membawa pesan dari Gedung Putih. Sumber kedua Palestina mengatakan Abbas membahas seruan yang dia buat di PBB bulan lalu untuk konferensi perdamaian yang dipimpin PBB awal tahun depan.
Baca Juga: Ungkap Ada Dalang Kerusuhan, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Kompak Serang BIN
Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Palestina telah memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Trump, yang telah lama mereka tuduh sebagai bias pro-Israel, dan menolak langkah diplomatik negara-negara Teluk dengan Israel.***
