Network
GALAMEDIA - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut tiga, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan berjanji tak akan membeli mobil dinas baru jika terpilih memimpin Kab. Bandung.
Janji itu disampaikan pasangan tersebut dalam acara Debat Kandidat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung di Kopo Square, Sabtu 31 Oktober 2020.
"Kami pasangan Bedas, Bersama Dadang-Sahrul tidak akan membeli mobil baru, jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung," kata Dadang.
Baca Juga: Depat Publik Pertama, Yena Merasa Puas, Atep Janji Lebih Bawel
Pernyataan itu disampaikan di akhir debat. Dadang-Sahrul tidak akan melakukan pengadaan mobil dinas sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang tengah dilanda kesulitan ekonomi.
"Di masa sulit akibat Pandemi Covid 19 ini tidak elok pemimpin bermewah mewah dengan mobil baru sementara rakyat kecil hari ini tengah kesulitan," katanya.
Sebelumnya, dalam debat tersebut pasangan ini berkomitmen menjadi majikan rakyat bukan dilayani rakyat. Hal itu berulangkali dikatakan oleh pasangan yang diusung Koalisi Partai PKB, Nasdem, Demokrat dan PKS ini.
Baca Juga: Positif Covid-19 Indonesia Jadi 410.088 Orang, AS Catatkan Rekor Dunia
"Pasangan Bedas pun dalam penyampaian visi misi dan aksi akan berpihak kepada guru ngaji, RT, RW dan mereka akan diberikan BPJS selain kenaikan tunjangan 100 persen," ujarnya.
Dadang melanjutkan, transformasi digital akan mendorong birokrasi untuk pelayanan sekaligus kesejahteraan. Pasangan Bedas berharap bahwa lost pendapatan ini akan tersolusikan dengan digitalisasi.
Baca Juga: Jakarta Kota Terbaik Dunia di Era Anies Baswedan, Netizen: Selamat Bapak Ahok dan Pak Jokowi
Selain itu, Dadang dan Sahrul berkomitmen untuk memberikan tunjangan pada Guru Ngaji, RT dan RW, serta siap melakukan penyiapan lahan untuk pembangiunan SMA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri.
"Inilah pentingnya kita melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, pada Pak Gubernur, jadi kita akan siapkan lahannya nanti yang membangun provinsi. Kalau koordinasi pemerintah berjalan baik bangun sekolah SMA negeri itu gampang," tutur Dadang.***
