Network
GALAMEDIANEWS - Luqman Hakim Anggota DPR mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), khususnya sistem proporsional tertutup yang sedang digugat.
Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) harus menolak perkara tersebut karena tidak memiliki kewenangan untuk menguji dan memutus perkara tersebut.
"Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan open legal policy atau kebijakan hukum yang dimiliki lembaga pembentuk UU, yakni DPR dan presiden" ujarnya. Sebagaimana dikutip galamedianews.com dari ANTARA di Jakarta, Sabtu, 3 Juni 2023.
Dengan demikian, setelah memahami secara utuh konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, Luqman Hakim mengatakan bahwa jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup, berarti MK telah bertindak melampaui yurisdiksinya dan mengambil alih kekuasaan DPR dan Presiden.
Luqman Hakim kemudian menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang karena tidak memiliki kewenangan konstitusional sebagai lembaga legislatif.
Mahkamah Konstitusi (MK), katanya, tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan yang mempengaruhi pembuatan aturan hukum baru. Hal ini berada di luar yurisdiksi MK.
