GALAMEDIA - Massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 27 September 2021.
Mereka tiba di kawasan gedung KPK sekitar pukul 11.00 WIB.
Aksi aliansi BEM SI masih terkait pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasn kebangsaan (TWK).
Kordinator bidang Media BEM SI 2021, Muhammad Rais mengatakan aksi demo kali ini menindaklanjuti ultimatum terakhir BEM SI kepada Presiden Joko Widodo terkait pemecatan 57 puluh pegawai KPK itu.
"Terlebih kita melihat kemarin sudah keluar SK pemberhentian terhadap 57 pegawai KPK. Kami berikan waktu 3x24 jam tidak ada jawaban, maka kami komitmen untuk turun ke jalan pada hari ini," ujar Muhammad Rais.
Baca Juga: BEM SI Kepung Gedung KPK, Lembaga Antirasuah Ini Akhirnya Angkat Bicara
Dikatakan BEM SI meminta agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen dan menjaga integritasnya.
"Kami ingin KPK tetap menjaga marwah sebagai lembaga independen dan menjaga integritasnya," katanya.
"BEM SI melihat di pimpinan pak Firli Bahuri ini banyak sekali kecerobohan yang dilakukan dan kejanggalan yang terjadi khususnya pada TWK yang dinilai cacat formil dan mengganggu hal privasi dalam beragama," sambungnya.
KPK angkat bicara terkait aksi penolakan pemecatan pegawai KPK yang dilakukan Aliansi BEM SI.
Namun Ketua KPK Firli Bahuri sedang tidak ada di kantor KPK, Senin, 27 September 2021.
Berdasarkan penjelasan resmi pihak KPK, Firli Bahuri ternyata tidak berada di Jakarta.
Dikabarkan Firli sedang memimpin rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi di Jambi.
Baca Juga: Ini Link Pertandingan Persikabo vs Persib Berikut Daftar 21 Pemain yang Dibawa Persib
Menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, kegiatan tersebut berlangsung sejak Senin 27 September - Jumat 1 Oktober 2021.
"Ketua KPK beserta jajaran Direktorat Korsup wilayah I KPK akan menghadiri Rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi," kata Ipi.
Rangkaian kegiatan pencegahan korupsi ini akan diikuti oleh sejumlah rapat lainnya, seperti, rakor Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi, Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi DPRD se-Jambi.
Kemudian, ada Rapat Koordinasi APH se-Jambi, Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) UKPBJ Pemprov Jambi, serta Rapat Optimalisasi Pendapatan dan Pembenahan Aset Pemoprov Jambi.
Setelah itu, Rapat Optimalisasi Pendapatan dan Aset Daerah Pemkot Jambi, Rapat dengan Bank Jambi terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Tinjauan Lapangan Aset Bermasalah.
Ipi mengatakan serangkaian kegiatan itu merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
"KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention," kata Ipi.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya tak ingin berdinamika menanggapi isu tersebut.
Dia mengatakan KPK tetap fokus pada kerja pemberantasan korupsi.
"KPK tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi, sehingga kami tidak ingin berdinamika menanggapi isu ini. KPK melalui berbagai upaya pencegahan, pendidikan, juga penindakan berusaha untuk terus membuktikan hasil kerjanya kepada publik. Selanjutnya, publik silakan menilainya secara objektif," kata Ali, Senin, 27 September 2021.
Baca Juga: Lebih Fleksibel dan Simpel, Ini 5 Kelebihan Pinjaman Jangka Pendek Dibanding Pinjaman Lainnya
Ia menyatakan, KPK selalu mendengarkan saran dan masukan dari mahasiswa. Sebagai seorang pembelajar, KPK yakin mahasiswa bisa melihat fakta-fakta secara jernih dan mampu mengelaborasinya dalam gagasan dan aksi yang konkret.
"Selama ini, KPK banyak berkolaborasi dengan kampus melalui implementasi pendidikan antikorupsi, perekaman sidang tipikor, juga penajaman ide-ide baru strategi pemberantasan korupsi melalui berbagai aktivitas dan program. Pemberantasan korupsi butuh sumbangsih nyata yang seperti ini dari teman-teman mahasiswa," ujarnya.
Ia pun berharap publik tidak mudah terpicu untuk hal-hal yang justru kontraproduktif. Hal ini karena tantangan dan tugas pemberantasan korupsi ke depan masih banyak yang harus dikerjakan.
"Soliditas dan sinergisitas para pihak penting untuk mewujudkan harapan kita bersama, masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera," ujarnya.***