GALAMEDIA - Peran Ulama dalam perpolitikan di Indonesia, sebenarnya bukan hal baru. Semenjak dahulu, peran ulama dalam mendirikan bangsa Indonesia sudah banyak diakui.
Sebut saja Jendral Sudirman, Ki Hajar Dewantara, KH. Hasyim Asy'ari, dan banyak tokoh lainnya, merekalah contoh sosok 'Guru Ngaji' atau ulama yang berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, tidaklah mengherankan jika ulama saat ini pun harus terlibat dalam urusan politik, atau bahkan ulama itu sendiri yang mau menggeluti dunia politik praktis.
Baca Juga: Atalia Ridwan Kamil Dikukuhkan sebagai Bunda Forum Anak Daerah Jabar
Menurutnya, ulama yang aktif di bidang politik, akan menjadi referensi umat dalam menentukan sikap politik.
Terlebih, lanjut Uu, sosok ulama adalah sosok yang dikenal sebagai pemandu umat Islam. Karena penguasaannya terhadap ilmu agama. Apalagi, Ulama juga berpredikat sebagai pemimpin umat, atau bahkan pewaris para Nabi SAW dalam menegakkan dan menjalankan perintah Allah SWT.
"Kehadiran ulama dalam dunia politik akan menjadi referensi umat dalam menentukan pilihan politik. Pilihan politik akan sesuai dengan keimanan, ketaqwaan, dengan keilmuan agama. Maka mutlak dibutuhkan kehadiran ulama dalam event politik," kata Kang Uu, saat kunjungan kerja di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 26 Juni 2020.
Baca Juga: Yana Menyebut PPDB di Kota Bandung Secara Umum Berjalan Lancar
Sehingga, dengan aktifnya ulama dalam perpolitikan baik legislatif maupun eksekutif. Maka akan hadir keputusan yang sesuai keinginan para ulama.
"Jangan sampai, pengalaman saya pernah masuk ke satu ponpes besar, saya minta dukungan, Kiyai disana malah bilang, 'Jang Uu akang mah bade ikhfa dina politik, bade nyelametken lembaga'," katanya.
"Berbicara seperti itu, kami harap prinsip- prinsip seperti itu ada perubahan lah. Mohon maaf kepada ulama kami bukan menggurui atau apa, tapi supaya kita punya keinginan diwadahi oleh tata negara," tambah Kang Uu, yang juga sebagai Panglima Santri Jawa Barat.
Baca Juga: Berprestasi di Indonesia, Chun Li Jadi sebagai CEO Lazada Group
Begitu juga keputusan yang didambakan para ulama itu akan terlindungi oleh undang-undang dan hukum ketata negaraan. Dimana situasi dan dinamika politik hari ini, terjadi karena ragam faktor dan berkat pergerakan para insan politik.
Sehingga apapun dinamika yang terjadi saat ini, kata Uu, bukan jadi ajang antar-golongan untuk saling menyalahkan. Justru dinamika inilah tantangan sekaligus ladang amal bagi para ulama untuk andil kedalam politik.
"Seandainya situasi hari ini ada hal yang tidak sesuai dengan hati dan nurani para Kiyai, jadi harapan kami para kiyai harus terjun kembali ke dunia perpolitikan.
Termasuk didalamnya adalah politik praktis ," katanya.
Baca Juga: KPK Sambangi Pemkot Cimahi Koordinasi Soal Dana Bansos Covid-19
Kata Uu, Jangan menganggap bahwa urusan politik bukan urusan kiyai, bukan urusan ajengan, sehingga kiyai seolah- olah Apriori dan dingin dalam dunia perpolitikan, hanya berfokus pada dunia tarbiyah sementara siyasah ditinggalkan.
Kang Uu mencontohkan, bahwa di alam demokrasi setiap masyarakat memang bisa menyuarakan aspirasi. Bahkan dengan berbagai cara, sampai lewat aksi turun ke jalan.
Tapi tetap saja, sebanyak apapun masa yang turun ke jalan. Setiap aspirasi tetap harus berproses lewat jalur politik, yang oleh para pemangku kepentingan lah akhirnya suatu keputusan bisa diputuskan.
Begitu juga aspirasi umat, yang pastinya akan lebih bermartabat lagi jika semuanya dapat diputuskan lewat jalur politik.
Baca Juga: Ajay Priatna Tinjau Pelaksanaan Swab Test di Pasar Rancabentang
"Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau ada situasi politik yang dianggap para kiyai tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur baru teriak. Tapi dalam proses 'mengolah nasi' menjadi bubur para kiyai apriori. Tidak ada cara lain kecuali dengan mekanisme yang diatur undang- undang yakni dengan proses politik," tegas Kang Uu.
Kang Uu juga menambahkan, kalau sebaik- baiknya umat adalah umat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka orang- orang yang berprinsip demikianlah yang harus aktif di perpolitikan.
"Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran juga harus dengan kewenangan dan Daulah. Siapa yang punya kewenangan dan Daulah dalam tata negara ialah eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Baca Juga: Sekolah dan Disdukcapil Diingatkan Soal KK Bodong dalam PPDB
Maka, lanjut Uu, hadirnya sosok ulama dalam perpolitikan, juga hendaknya menjadi teladan bagi umat.
Kehadiran ulama dalam politik, seharusnya bisa mewarnai politik kekuasaan menjadi harmonis, bukan malah menambah kontras permusuhan antar- golongan atau antar- partai. Hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh ulama.
Lewat jalur politik pula lah ulama dapat mengaktualisasikan kebaikan di hadapan umat. Jika seorang ulama itu ikut andil dalam dunia politik, maka tidak lain adalah untuk menjadi figur dan teladan yang baik, entah itu bagi tokoh politikus yang lain atau bagi umat.
Baca Juga: Praktik Pungli di Disdukcapil Cirebon Tiga Orang Jadi Tersangka
Diungkapkan Kang Uu, Dalam salah satu keterangan pun menegaskan, bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan pada seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam Kepemimpinan.
Nabi Muhammad SAW lah contoh pemimpin negara yang Ideal. Bahkan Ialah Sosok paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia.
Artinya, kata Uu, Nabi SAW memiliki kecerdasan Siyasah, atau kecerdasan politik yang tinggi dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan anggota masyarakatnya dalam mengelola kekuasaan.
Sehingga dapat mencapai tujuan utama, yaitu membangun masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai llahi.
"Oleh karena itu saya berharap, para Kiyai jangan ragu aktif di dalam politik tapi tidak meninggalkan tugas pokok utama sebagai pengasuh pondok pesantren, atau bisa saja ada yang mewakili dari Pesantren yang jadi Bupati, Walikota, Gubernur atau Wakilnya, Anggota Dewan, Ketua Partai, dan lain- lain. Harapan kami seperti itu adanya," ungkapnya.