Network
/photo/2020/07/03/1627737388.jpg)
GALAMEDIA - Pihak Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencari solusi menstabilkan harga daging sapi dengan mempertemukan secara langsung Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) untuk merespons kenaikan harga daging di pasaran.
“Lewat pertemuan ini, saya harap ada solusi agar harga daging sapi tidak terus naik dan jadi masalah baru dan beban masyarakat di tengah penanganan Covid-19 dan berbagai bencana yang ada,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 22 Januari 2021.
Pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, hingga PT Berdikari ini, merupakan upaya Pemerintah dalam mencari solusi terkait adanya isu kenaikan harga daging sapi, hingga kesiapan menjelang hari raya Idul Fitri mendatang.
Baca Juga: Oded Perbolehkan Mal, Minimarket dan Restoran Buka Sampai Jam 8 Malam
Moeldoko memaparkan, para pihak yang hadir pada pertemuan tersebut menyusun kembali perhitungan stok daging yang ada.
Melalui langkah itu, kata Moeldoko, setiap pihak diharapkan bisa memetakan persiapan untuk menetapkan harga daging dan memutuskan kebijakan impor daging maupun impor sapi dari beberapa negara.
Adapun mengenai isu kenaikan harga daging yang sedang ramai belakangan ini, Moeldoko telah mendapat informasi bahwa hal itu sudah dikendalikan oleh Gapuspindo dan APDI yang difasilitasi Kemendag.
Baca Juga: NOAH Rilis Album Keterikatan - Acoustic Version in 360
“Dengan begitu, jangan sampai lagi konsumen merasa harga masih tinggi. Gapuspindo sebagai pihak hulu sudah menurunkan harga, jangan sampai APDI tetap menaikkan harga ke konsumen,” kata Moeldoko.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra menerangkan, sejak aksi mogok pedagang daging di beberapa wilayah, pihaknya langsung turun tangan dengan memfasilitasi pertemuan antara Gapuspindo dan APDI.
Syailendra menuturkan, dari pertemuan itu kedua pihak sepakat mengambil jalan tengah penetapan harga dari hulu pada kisaran Rp94.000 perkilogram, sehingga pedagang ritel bisa menjual di bawah harga Rp120.000 per kilogram.
Baca Juga: Kawasan Permukiman Baduy Mulai Dipadati Wisatawan Lokal untuk Menikmati Buah Durian
“Ini sebagai langkah jangka pendek. Kami juga sudah tentukan langkah jangka menengah dan jangka panjang, terutama melalui kebijakan impor di luar Australia yang terus menaikkan harga sapi,” kata Syailendra.
Ketua APDI Asnawi pun menyambut positif jalan tengah yang telah disepakati bersama Gapuspindo.
Bahkan, kata Asnawi, sejak terjadinya kesepakatan itu, APDI telah meminta seluruh pedagang daging untuk kembali melanjutkan kegiatannya dan menghentikan aksi mogok.
Baca Juga: Pahami Suntik 90 Derajat dalam Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tidak Sah, Fatal Akibatnya
“Sekarang, para pedagang sudah bisa menjual daging dengan harga terendah Rp105.000 per kilogram dari sebelumnya yang bisa di atas Rp120.000 per kilogram,” jelas Asnawi.
Sementara itu, Ketua Dewan Gapuspindo Didiek Purwanto menjelaskan, pihaknya memang telah menaikkan harga daging seiring dengan naiknya harga sapi impor dari Australia.
Didiek memaparkan, sejak harga sapi impor Australia menyentuh level terendah 2,5 dolar AS per kilogram hidup, terjadi peningkatan harga hingga 3,8 dolar AS per kilogram atau setara Rp55.460 per kilogram pada akhir Desember 2020.
Baca Juga: Tim Gabungan Tak Bosan Ingatkan Masyarakat Untuk Disiplin Terapkan Prokes Covid-19
“Sehingga, sebagian anggota kami sudah tidak bisa lagi melakukan impor dari Australia dan membuat adanya lonjakan harga setelah pada 2019-2020 tidak ada lonjakan harga."
"Kami pun berharap, ke depannya ada alternatif negara yang bisa impor sapi di tengah kondisi impor dari Australia,” kata Didiek.
Di sisi lain, perwakilan Bulog dan Berdikari menyatakan kesiapannya untuk memenuhi stok kebutuhan daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri mendatang.
Baca Juga: Polda Jabar Pastikan Harga Daging Sapi Masih Stabil, Kenaikan Hanya Rp 120 Ribu/Kilogram
Catatannya, proses perizinan impor dari negara di luar Australia bisa dipercepat.
