Network
GALAMEDIA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini mengkritik keras mengenai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terkait larangan membuka warung nasi dan sejenisnya di siang hari selama ramadhan.
"Pertama menayangkan keputusan yang diambil oleh Pemkot Serang. Keputusan yang tertuang dalam imbauan tersebut terlalu berlebihan," ujar Helmy Faishal Zaini dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta dilansir Galamedia dari Antara pada Sabtu 17 April 2021.
Ia menilai esensi penghormatan terhadap bulan puasa yang diajarkan oleh Islam tidak dengan cara ekstrem seperti itu.
Menurutnya, makna puasa yakni pengendalian diri. Umat muslim dituntut untuk bisa mengelola segala hawa nafsunya, sebab puasa merupakan tanggung jawab pribadi.
Baca Juga: Inalillahi, Gempa Bumi Guncangkan Aceh Jaya Bermagnitudo 5,1
"Jadi tidak tepat kalau yang dilarang adalah membuka warung makan di siang hari," terang Helmy.
Helmy Faishal Zaini menegaskan pada prinsip rasa saling menghargai dan menghormati adalah kunci yang harus diterapkan dalam konteks Ramadhan ini.
Seharusnya antara yang sedang maupun tidak berpuasa, silih menghargai dan menghormati satu sama lain.
Ia berpandangan bahwa rumah makan dan warung nasi boleh tetap membuka usahanya dan mencari rezeki dengan cara-cara yang selama ini sudah banyak dipraktikkan.
Menurutnya, banyak cara yang bisa diambil jalan tengah dalam kondisi saat ini. Bisa dengan cara tetap buka dengan konsep hanya boleh dibungkus atau dibawa pulang tapi tidak dengan menutup pintu rezeki.
Baca Juga: Intip 5 Presiden Terkaya di Dunia, Kekayaan Jokowi Belum Ada Apa-apanya
"Mari kita senantiasa menjaga bulan suci Ramadhan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Salah satunya, saling menghargai dan menghormati antar sesama," jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Agama, Abdul Rochman.
Ia menilai kebijakan Pemerintah Kota Serang yang melarang restoran, rumah makan, warung nasi dan kafe berjualan pada siang hari terlalu berlebihan.
"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang dan cenderung berlebih-lebihan," ucap Abdul Rochman.
Lebih jauh, ia menyebut jika kebijakan tersebut membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja dan berusaha.
Apalagi kehadiran rumah makan dan sejenisnya dibutuhkan bagi mereka yang tak berkewajiban menjalankan ibadah puasa.
Baca Juga: Ibu Iriana Capres 2024, Rocky Gerung : Skenario Jokowi, Jika Gagal 3 Periode Maka Ajukan Istri
Abdul Rochman menegaskan bahwa kebijakan tersebut dinilai diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadhan.
Seperti yang diketahui Pemerintah Kota Serang mengeluarkan imbauan bersama Nomor 451.13/335-Kesra/2021 mengenai larangan restoran, rumah makan, warung nasi dan rumah makan berjualan pada siang hari selama Ramadhan.***
