Network
GALAMEDIA - Meski masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tersisa sekitar 3 tahunan, wacana Jokowi 3 periode kembali menyeruak.
Sehubungan hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta masyarakat waspada.
Ia meminta masyarakat mengawal ketat wacana tersebut sehingga tidak dilanjutkan ke tahap pengesahan.
Soalnya berkaca pada yang sudah-sudah, AHY mengatakan, pemerintah kerap mengesahkan sesuatu secara tiba-tiba. Padahal, apa yang mereka sahkan menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami bukannya skeptis atau pesimistis, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman, ini kok gampang sekali ngutak-ngatik, ngakal-ngakalin, seperti UU Ciptaker, seolah-olah gak dibahas lagi, tiba-tiba jeleger muncul (disahkan),” ujar AHY, Jumat, 4 Juni 2021.
“Saya gak tahu apakah nanti wacana 3 periode ini tiba-tiba diselipkan juga dan tiba-tiba langsung diketuk (disahkan) saja,” lanjutnya.
AHY mengungkapkan, andai wacana presiden 3 periode benar-benar menjadi kenyataan, maka Indonesia seolah mengkhianati sejarahnya.
“Kita ahistoris. Kalau kita lupa ingatan, boleh saja. Tapi, kita masih sehat, kan? Dulu tahun 1998, salah satu yang paling fundamental dari reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden,” ungkapnya.
“Kalau (presiden) 3 periode, gak akan pernah puas. Setelah itu 4 periode, setelah itu ujung-ujungnya seumur hidup. Dengan alasan masih hebat, masih kuat, masih diperlukan. Kalau seperti itu, darah perjuangan para reformis tidak ada harganya. Kita kembali ke masa-masa kelam sebelum reformasi,” jelasnya.
Sementara itu berdasarkan hasil survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan 45,3 persen responden tidak setuju Jokowi menjabat sebagai presiden Indonesia 3 periode.
Hasil tersebut didapat dari survei terhadap 1.200 responden melalui telepolling pada 23-28 Mei 2021 dengan margin of error plus/minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Banyak hal yang menjadi penyebab penolakan Jokowi 3 periode. Salah satunya adalah hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan suara mencapai 7,6 persen.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Soroti Rendahnya Tingkat Kedisiplinan Penerapan Prokes di Jabar
"Publik merasa terlalu mahal melakukan amendemen UUD 1945 untuk membuat tiga periode," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam keterangannya, Sabtu, 5 Juni 2021.
Hal itu seiring dengan hasil survei 50,6 persen responden menolak perubahan konstitusi untuk memperpanjang jabatan Jokowi menjadi 3 periode.
Alasan lainnya adalah tiga periode dinilai terlalu lama (6,8 persen), kinerja Jokowi kurang bagus (5 persen), diskriminasi marak terjadi (4,3 persen), hukum tebang pilih (4 persen), dan untuk memberikan kesempatan pada tokoh lain (3,7 persen).
Penolakan juga disebabkan beberapa hal seperti Jokowi dinilai tak serius memberantas korupsi (3,1 persen), tidak lagi menyukai Jokowi (2,9 persen), Indonesia butuh pemimpin baru (2,6 persen).
Responden juga menilai Jokowi 3 periode melanggar prinsip demokrasi (1,9 persen), nanti jadi otoriter (1,2 persen), tidak sesuai budaya (0,6 persen), dan jangan haus kekuasaan (0,4 persen).
Survei tersebut juga menunjukkan 29,4 persen responden memilih tidak menjawab dan 25,3 persen setuju tiga periode.
Baca Juga: Mengejutkan! Profesor Ini Ungkap Musuh Indonesia yang Sebenarnya, Ancaman Asing Termasuk?
Namun Presiden Jokowi telah bersikap atas munculnya isu jabatan presiden tiga periode. Ia menyatakan tak ada niat untuk menjabat presiden selama tiga periode. Dia menegaskan tetap mematuhi Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden selama dua periode.
"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Jokowi, pertengahan Maret lalu.***
