Mahfud MD Bantah Tudingan Demokrat Jadi 'Biang Kerok' Dihapusnya Pasal Penghinaan Presiden saat Ketua MK

"Hanya begitu beliau saat ini menjadi Menko Polhukam, saya mendengar sayup-sayup bahwa beliau juga mendukung pasal ini dihidupkan lagi. Coba di cek nanti kalau saya salah, kalau saya tidak salah waktu beliau jadi Ketua MK, ya saya termasuk Ketua Panja saat itu menolak, nggak usahlah kita hidupkan pasal penghinaan ini," papar Benny.

Lantas Mahfud MD dengan tegas membantah tudingan yang dilontarkan Benny K Harman tersebut. Mahfud menyebut bahwa ungkapan itu adalah ngawur.

Baca Juga: Terpapar Covid-19, 1 Lagi Warga Desa Cinunuk Meninggal

Dijelaskan Mahfud MD, bahwa penghapusan itu justru dilakukan jauh sebelum dirinya masuk ke MK.

"Agak ngawur. Penghapusan pasal penghinaan Presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK. Saya jadi hakim MK April 2008," kata Mahfud MD melalui Twitter pribadinya Rabu, 9 Juni 2021.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa sebelum dirinya jadi Menko Polhukam pun, pasal tersebut sudah disetujui oleh DPR namun ditunda pengesahannya pada 2019.

Baca Juga: Sindiran Halus Sudjiwo Tedjo Terkait Hina DPR 2 Tahun Penjara: Bangsamu Selalu Membuatku Tak Habis Kagum

Bahkan, 'serangan balik' pun ia lontarkan kepada Benny atas tudingan tersebut.

Mahfud menyindir bahwa Benny adalah anggota DPR dan memiliki fraksi, sehingga memungkinkan untuk menghapus pasal tersebut.

"Sebelum saya Menko, RKUHP sudah disetujui oleh DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR," jelasnya.