Network
Di tangan Benny Rhamdani, berbagai inovasi dan transformasi tata kelola penempatan dan pelindungan terus-menerus digulirkan, dengan memotong rantai birokrasi yang berbelit, bahkan pengganti pejabat yang dianggap tidak mampu bekerja dengan baik. Transformasi ini tak urung sudah semakin sangat dirasakan, khususnya bagi para PMI.
Genderang perang kepada para sindikat mulai dilakukan Benny pada awal mula kepemimpinannya. Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal diperanginya dengan membentuk Satgas Sikat Sindikat.
Menghadapi kejahatan lain yang menghantui PMI melalui praktik ijon rente, Benny berangus dengan menggandeng BUMN untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang ringan bagi para CPMI.
Selain itu, Benny juga mendorong perubahan skema KUR PMI yang memotong sistem linkage dan diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan, dan upaya tersebut direspon positif oleh Kemenko Perekonomian yang kemudian terbit Permenko No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Benny menilai ini bentuk kebijakan yang memihak, yang progresif dan revolusioner serta bukti negara hadir dan tidak akan pernah kalah dengan para mafia ijon rente.
Tidak berhenti disitu, bukti perlakuan hormat negara dihadirkan melalui pemberian fasiltas istimewa bagi CPMI, seperti lounge PMI, fast track jalur imigrasi dan helpdesk layanan informasi.
"Merespons melandainya pandemi Covid-19, BP2MI melakukan gerak cepat dengan menjadikan tahun 2022 sebagai tahun penempatan," kata Benny dalam keterangannya, Senin, 6 Juni 2022.
Baca Juga: Usai Serang Ukraina Timur, Rusia Kini Gempur Keiv
Sosialisasi yang masif ke daerah-daerah, ujar Benny, direspons dengan sangat cepat oleh Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Bukti respons tersebut ditunjukkan dengan ditandanganinya 90 MoU Pemprov/Kabupaten lahirnya Perda-Perda Perlindungan PMI, serta politik anggaran yang menjadi inisiatif Pemda.
