Network
Yana mengatakan, tahun 2023, Pemkot berupaya menuntaskan berbagai proyek infrastruktur kota sesuai dengan RPJMD 2018-2023. Dimana dalam pelaksanaannya perlu adanya pendampingan dalam pembangunan dari aparat penegak hukum baik dari Kejari maupun Polrestabes.
Sehingga potensi kesalahan dapat dideteksi lebih awal agar pekerjaan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan berjalan lancar.
"Sesuai arahan Presiden, saat Raker Forkopimda mohon adanya pendampingan dari Kejari dan Polrestabes untuk percepatan pembangunan proyek strategis di Kota Bandung," kata Yana.
"Sehingga tidak ada potensi kesalahan yang membuat proyek tidak berjalan baik, tidak tepat waktu, tidak tepat mutu, agar pembangunan berjalan sebagaimana yang kita harapkan," imbuhnya.
Menurut Yana, selama tahun 2023, Pemkot Bandung menetapkan proyek strategis di 27 perangkat daerah, diantaranya membangun 18 kelurahan rehab berat, satu kecamatan, 8 Puskesmas, menyelesaikan rusun Rancacili menambah 200 unit untuk MBR, menyelesaikan kantor Disnaker, membangun perlintasan tidak sebidang, flyover ciroyom, serta pembukaan exit tol 149.
Baca Juga: ANIES & AHY Makin Mesra, Akankah Jadi Pasangan di Pilpres 2024?
"Ada pembangunan Tol dalam kota dari pasir Koja ke pusdai bisa terealisasi tahun ini, beberapa penataan trotoar, perbaikan jalan, dan pengamanan aset milik aset kota Bandung. Saat ini ada 18 ribu bidang tanah yang bersertifikat baru 12 ribu, sisanya kita harus segera disertifikasi, ini untuk kepastian hukum," ucapnya.
Yana meminta para kepala perangkat daerah pengampu pekerjaan strategis untuk berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran hingga berpotensi melakukan fraud.
"Saya titip jangan sampai ada potensi fraud. Saya tidak akan memberi toleransi. Kita punya niat yang sama membangun kota Bandung semakin baik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Rachmat Vidianto mengatakan, pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran Intelijen Penegakan Hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam.
