Artinya, calon itu tidak akan memiliki fraksi di DPRD tingkat I, II atau nasional. "Jadi, gimana kalau mau membicarakan pemerintahan," tambah Megawati dilansir wartaekonomi.co.id, Kamis, 27 Agustus 2020.
Kembali Megawati menegaskan, menjadi pimpinan masyarakat bukan soal gagah-gagahan. Menurut Presiden kelima RI ini, menjadi pemimpin berkaitan erat dengan komitmen membangun suatu daerah dan melihat potensi ekonomi yang ada.
Baca Juga: Bertelanjang Dada di Pantai, Tiga Perempuan Ditegur Polisi Tapi Malah Dibela Menteri
Seperti diketahui, berbagai tokoh masyarakat dan politik mendeklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2020. Mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum di Indonesia.
Deklarator KAMI, Din Syamsuddin menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya.
Ia juga mendesak lembaga-lembaga negara, mulai dari MPR, DPR, DPD dan MK melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.***