Network
GALAMEDIA - Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan oleh Din Syamsuddin Cs pada pekan lalu masih menyita perhatian publik. Sejumlah tokoh partai politik pun angkat bicara.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri termasuk salah satunya. Ia berkomentar miring terhadap hadirnya KAMI yang diisi sejumlah tokoh 'anti' pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Saya suka ketawa, kemarin ada orang yang bentuk KAMI," ujar Megawati dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020.
Baca Juga: Narkoba Diselundupkan ke Lapas Banceuy dengan Cara Dilempar dari Luar
Megawati pun menilai kemunculan organisasi itu menunjukkan banyaknya orang yang ingin menjadi presiden pada Pilpres 2024.
"KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden ya. Daripada bikin seperti itu, kenapa dari dulu enggak cari partai?" tutur Megawati.
Megawati sempat menyinggung tokoh yang digadang-gadang oleh KAMI maju di Pilpres 2024. Menurut dia, ada baiknya tokoh itu bergabung ke dalam partai politik.
Pasalnya, sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengatur bahwa seseorang yang ingin mencalonkan sebagai kepala negara harus mencari partai pengusung.
Baca Juga: DPR Bakal 'Kuliti' Ahok Cs Soal Pertamina Merugi Rp 11,33 Triliun
Jika maju secara independen, lanjut Megawati, maka konsekuensinya tidak akan mendapat dukungan partai politik manapun.
Artinya, calon itu tidak akan memiliki fraksi di DPRD tingkat I, II atau nasional. "Jadi, gimana kalau mau membicarakan pemerintahan," tambah Megawati dilansir wartaekonomi.co.id, Kamis, 27 Agustus 2020.
Kembali Megawati menegaskan, menjadi pimpinan masyarakat bukan soal gagah-gagahan. Menurut Presiden kelima RI ini, menjadi pemimpin berkaitan erat dengan komitmen membangun suatu daerah dan melihat potensi ekonomi yang ada.
Baca Juga: Bertelanjang Dada di Pantai, Tiga Perempuan Ditegur Polisi Tapi Malah Dibela Menteri
Seperti diketahui, berbagai tokoh masyarakat dan politik mendeklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2020. Mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum di Indonesia.
Deklarator KAMI, Din Syamsuddin menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya.
Ia juga mendesak lembaga-lembaga negara, mulai dari MPR, DPR, DPD dan MK melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.***
