Network
GALAMEDIA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI bersama Tim Persiapan Rencana Pengadaan Tanah serta jajaran Muspika Paseh lakukan sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. Sosialisasi yang dihadiri para pemilik lahan dan perwakilan pemilik lahan itu digelar di GOR Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Selasa 22 September 2020.
Hadir perwakilan dari Kementerian PUPR RI Furkon Nurrohim, Tim Persiapan Rencana Pengadaan Tanah Iwan Kurniawan, Camat Paseh Heri Mulyadi dan jajaran Muspika.
Baca Juga: Ade Londoh Viral dengan Ucapan Kasar saat Promosikan Odading, Merusak dan Menjatuhkan Orang Sunda
Camat Paseh mengatakan, pemerintah pusat mentargetkan pada 2024 mendatang, pembangunan tol tersebut sudah bisa dipakai sebagai akses transfortasi. Di Kecamatan Paseh, ada lima desa yang akan terkena dampak dalam proyek nasional pembangunan tol tersebut, yakni Desa Cijagra, Tangsimekar, Cigentur, Cipedes dan Desa Karangtunggal.
"Kita dari Muspika Paseh hanya melakukan pengawalan proyek nasional," katanya.
Dikatakannya, ada sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung yang akan terkena proyek pembebasan tol tersebut, di antaranya Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, Solokanjeruk, Majalaya, Paseh, Cikancung, dan Nagreg.
Baca Juga: Pangdam III Siliwangi : Kebutihan Darah Cukup Tinggi, Terutama Dimasa Pandemi Covid-19
Tim Panitia Persiapan Rencana Pengadaan Tanah Iwan Kurniawan mengatakan akan ada pembangunan jalan tol yang melintasi Kecamatan Paseh dari kawasan Gedebage sampai Tasikmalaya dan Cilacap.
"Untuk pelaksanaan pembangunan jalan tol akan dimulai tahun ini. Mulai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi ini," kata Iwan.
Ia berharap kepada para pemilik lahan yang akan terkena pembebasan proyek nasional itu melengkapi biodata/e-KTP dan pemberkasan kepemilikan lahan.
Baca Juga: Jadwal Acara INDOSIAR-SCTV, Rabu 23 September 2020: UEFA Champions League dan Liga Dangdut Indonesia
Setelah dilaksanakan sosialisasi tersebut,, selanjutnya memasuki tahapan konsultasi publik dengan melibatkan para pemilik lahan. Ia menyebut, di Kecamatan Paseh sekitar 11 hektare lebih dengan bidang tanah 76-77 bidang kepemilikan tanah yang akan terkena pembebasan lahan.
"Bukan diambil haknya, tapi oleh pemerintah akan diganti. Tidak ada lagi ganti rugi, tapi ganti untung," ucap Iwan.
Ia mengatakan, selain bidang tanah, bangunan, tanaman atau pohon tegakan akan dihitung. Para pemilik lahan jangan khawatir karena ini merupakan program pemerintah.
Baca Juga: Wagub Jabar Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Kecamatan Cicurug Sukabumi
"Namun sampai saat ini gubernur belum bisa menetapkan lokasi, sebelum ada persetujuan dari pemilik lahan," katanya.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian PUPR RI Furkon Nurrohim mengatakan gubernur sudah menerima dokumen rencana pembangunan tol tersebut. "Saat ini dalam tahap sosialisasi rencana pengadaan tanah," katanya.
Baca Juga: Menteri Kesehatan Mengundurkan Diri, Akui Gagal Tangani Covid
Dijelaskan Furkon, pembangunan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya itu sepanjang 169 km dan sampai Cilacap sejauh sekitar 206 km. Bahkan pembangunan jalan tol itu tembus sampai Pangandaran. Lebar jalan tol antara 99 -130 meter. Untuk pembangunan jalan tol itu mencapai ribuan hektare dan belasan ribu bidang tanah yang akan terkena pembebasan lahan.
"Di Kabupaten Bandung itu ada dua exit tol, yakni di kawasan Majalaya, yaitu di perbatasan Desa Cijagra Kecamatan Paseh dan satu lagi di Kecamatan Nagreg," tuturnya.
Menurutnya, manfaat dari pembangunan jalan tol itu untuk mengurai kemacetan di jalur eksisting, selain itu untuk menunjang obyek wisata.
Baca Juga: Evaluasi SAKIP & RB, Ridwan Kamil: Seribu Masalah Harus Lahirkan Seribu Aplikasi
"Pelepasan hak atas tanah milik warga itu setelah pemilik menerima uang ganti untung," katanya.
