Network
Termasuk UU Cipta Kerja yang dinilai potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang lebih besar lagi.
"Sayangnya pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk bergesa-gesa mengesahkannya pada waktu malam, tanpa membuka ruang bagi aspriasi rakyat," tutur pria asal Sumbawa NTB itu.
Tak cuma itu, mantan Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mencatat sikap lainnya dari pemerintah yang dianggap tak menyerap aspirasi rakyat.
Baca Juga: Enak Gila, Ini Resep dan Cara Masak Udang Saus Mentega, Makanan Favorit Keluarga
Beberaap waktu lalu, pemerintah bersama DPR tetap bersikukuh melaksanakan Pilkada 2020. Walaupun banyak organisasi masyarakat seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, dan majelis-majelis keagamaan, serta organisasi-organisasi lain mengusulkan penundaan.
Ini juga menimbulkan kegaduhan, yang justru berawal dari kebijakan pemerintah sendiri.
"Pemerintah seperti abai terhadap pilkada yang potensial menciptakan klaster baru persebaran wabah," kata Din.
"Sepertinya menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat dan merasa berkuasa untuk memenangkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat banyak," papar dia.***
