Bandingkan Kinerja SBY dan Jokowi, Abdullah Rasyid: Jaman SBY, Ulama dan Aktivis Bebas Berbicara

25 April 2021, 19:11 WIB
Kolase potret Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi)./ pikiran-rakyat.com /

 

GALAMEDIA – Politisi Partai Demokrat, Soetoyo menyebut, di saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia pernah menjelma sebagai juru damai antar negara.

Salah satu prestasinya terdapat di kawasan ASEAN yakni dengan berhasil menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja pada 2011.

“Indonesia pernah menjadi juru damai antar negara. Salah satunya sengketa antara Thailand & Kamboja 2011,” ujar Soetoyo yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @soeyoto1, Minggu 25 April 2021.

Menurutnya, prestasi tersebut tidak lepas dari pengaruh SBY selaku presiden dan Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri (Menlu).

Baca Juga: Panglima TNI: 53 Awak Kapal KRI Nanggala 402 Dinyatakan Gugur

“Kegesitan Menlu Marty Natalegawa dan pengaruh Presiden SBY di ASEAN bisa mendamaikan konflik Negara yang memperebutkan candi di perbatasan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat, Abdullah Rasyid mengaku tidak heran prestasi yang diperoleh SBY tersebut.

Menurutnya, di era kepemimpinan Presiden SBY dulu, ulama dan aktivis yang mendukung demokrasi bebas untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat.

Momen tersebut yang membuat Abdullah Rasyid rindu dengan masa keemasan SBY sebagai Presiden Indonesia.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka hal tersebut dapat dikatakan berbanding terbalik.

Baca Juga: Pesan Menyentuh Gus Miftah untuk Nanggala 402: Hanya Satu Kertas yang Tidak Bisa Dilihat Manusia Akta Kematian

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dipenjaranya eks Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab beserta 2 petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yakni Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Jaman Presiden SBY, ulama dan aktivis pro demokrasi bebas berbicara,” ujar Abdullah Rasyid yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @abdullah_rasy, Minggu 25 April 2021.

Sebelumnya, National Unity Government yang bertindak sebagai oposisi pemerintah junta militer Myanmar mengaku kecewa dengan 5 konsensus yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2021 yang digelar di Jakarta, 24 April 2021.

Baca Juga: Enam Pemain Persib Masuk Nominee Best 11 Piala Menpora 2021

Menurut mereka, 5 konsensus tersebut justru terkesan memihak kepada junta militer Myanmar. 5 konsensus tersebut yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghentian kekerasan di Myanmar

2. ASEAN akan menggelar dialog konstruktif guna dicapai solusi damai,

3. ASEAN akan berperan sebagai fasilitator mediasi,

4. Melalui AHA Center, ASEAN akan berperan sebagai pemberi bantuan kemanusiaan,

5. ASEAN akan mengajukan utusan ke Myanmar. ***

Editor: Dicky Aditya

Tags

Terkini

Terpopuler