GALAMEDIANEWS - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono, disepakati untuk ditetapkan sebagai calon Gubernur Jawa Barat 2024.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu poin yang dihasilkan dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDIP Jawa Barat, di Hotel Aston Cirebon.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan mengungkapkan, pihaknya telah menerima aspirasi dari tingkat bawah dan sepakat menetapkan Ono Surono yang juga Ketua DPD PDI PDIP Jawa Barat untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar.
Baca Juga: Pilgub Jabar 2024: Elemen Masyarakat Ciamis Dukung Kemenangan Ono Surono
"Maka dengan memperhatikan suara arus bawah kader partai, kesungguhan beliau dalam bersosialisasi serta respons dukungan masyarakat, kami mengusulkan Bapak Ono Surono, ST, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2024/2029," kata Ketut.
Hal itu disampaikan Ketut usai penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDIP Jawa Barat di Hotel Aston Cirebon, Kamis, 27 Juni 2024.
Selain menghasilkan keputusan mengusung Ono Surono sebagai calon Gubernur Jabar 2024, dalam Rakerda tersebut juga disosialisasikan hasil Rakernas V kepada para kader PDIP di Jabar. Salah satunya adalah memperkuat konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Baca Juga: Teddy Tjahjono Mundur dari Persib Bandung: Alasan Mengejutkan dan Rencana Kedepannya
Dalam pemilihan Kepala Daaerah 2024 dilaksanakan secara serentak, ujar Ketut, diperlukan sinergitas dalam memenangkan Pemilukada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan semangat gotong royong.
"Salah satu yang ditekankan di Rakernas adalah PDI Perjuangan harus menang total di Pilkada 2024. Pada pilkada sebelumnya kita berhasil di 50 persen. Mudah-mudahan dengan semangat yang masih membara kita bisa memenangkan mayoritas pilkada di Indonesia termasuk di Jawa Barat," tutur Ketut penuh harap.
Sementara itu, Bendahara DPD PDIP Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menuturkan, dalam Rakerda tersebut pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia akhir-akhir ini.
Salah satunya adalah meminta pemerintah daerah meninjau ulang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak merugikan calon siswa. PDIP merekomendasikan agar sistem zonasi dalam PPDB dihapuskan.
"Tentu ini merugikan terutama bagi siswa yang jauh dari lokasi sekolah. Kami meminta agar pemerintah membuat sistem PPDB yang efektif dan efisien secara keseluruhan prosesnya termasuk kesiapan sarana dan prasarana juga pemerataan pembangunan unit sekolah baru," paparnya.
Baca Juga: Prediksi Skor Uruguay vs Bolivia: Akankah La Celeste Kembali Mengamuk di Copa America 2024?
PDI Perjuangan, lanjut Ineu, juga mendorong pembentukan kelompok usaha pertanian, peternakan, UMKM dan lembaga seperti koperasi atau yayasan yang dikelola oleh kader partai untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Pihaknya juga menginstruksikan seluruh kader agar berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan bank emok, pinjol (pinjaman online) dan dan judi online. Kader diimbau berperan aktif memberikan edukasi dan mencarikan solusi.
"Misalnya membangun kerjasama dengan Pegadaian dan atau bank-bank pemerintah dengan syarat yang dipermudah. PDI Perjuangan juga akan terus mendorong menghidupkan koperasi yang ada di masyarakat. Terutama koperasi yang memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga tidak mudah terbebani oleh biaya inflasi atas komoditas tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Jabar ini.
Tak hanya itu, kata Ineu, negara ini pun dihadapkan dengan permasalahan pangan. Menurutnya, harus ada gerakan maupun tindakan dari partai untuk bisa menghadapi krisis pangan dan menangani harga sembako yang makin merangkak.
“Semua yang kami bahas di Rakerda ini tentunya berujung kepada kesejahteraan rakyat Jawa Barat,” tandas Ineu.***