Fadli Zon Desak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diinvestigasi Serius: Sebuah Skandal!!

Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Pimpin Joint Finance Health Task Force

Sebelumnya, polemik pendanaan atas bengkaknya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akhirnya terjawab setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021.

Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres No.107/2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Terdapat beberapa poin utama yang terdapat dalam revisi beleid tersebut.

Utamanya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa didanai oleh APBN.

Baca Juga: Ancaman 3 Bulan Penjara dan Denda Rp 50 Juta Intai Warga yang Buang Sampah Sembarangan di Kota Cimahi

Hal ini yang menjadi pertentangan dalam aturan sebelumnya.

Komitmen awal seperti yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden No.107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung menyebut bahwa Pelaksanaan tidak menggunakan dana dari APBN, serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.***