Network
Selain itu, ada pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara negara adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan undang-undang yang berlaku, antara lain direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pejabat tingkat I dan pejabat lain yang disamakan dengan itu di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia, jaksa, penyidik, panitera, pimpinan proyek, dan bendahara.
Sementara itu, peraturan lainnya tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam UU ini, tidak hanya penyelenggara negara yang wajib melapor, tetapi hampir semua instansi dapat diperluas wajib lapor (WL), yaitu pejabat Eselon II dan pejabat lain yang setara di lingkungan instansi pemerintah dan/atau lembaga negara, seluruh kepala biro di lingkungan Kementerian Keuangan, pemeriksa bea dan cukai, pemeriksa pajak, pemeriksa, pemeriksa, pejabat pemberi izin, pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat, dan pejabat pembuat peraturan perundang-undangan. ***
