PPDB 2023 Banyak Kecurangan, Ini Catatan Evaluasi dalam Rapat Dengar Pendapat Kemendikbudristek Bersama DPR RI

 Baca Juga: PPDB 2023, Sekolah Dilarang Membebankan Pembelian Seragam Sekolah pada Orang Tua, Ini Dasar Hukumnya

“Persentase pada setiap jalur bisa disesuaikan bahkan Pemda diberi keleluasaan untuk menentukan batas zonasi. Contohnya untuk wilayah Jakarta yang tidak menggunakan jarak fisik, namun berdasarkan wilayah administratif yakni dibuat zonasi level/ring 1, berdasarkan RT/RW yang terdekat dengan sekolah. Lalu, untuk jalur prestasi di Jakarta diatur sampai maksimal 23 persen,” katanya.

Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, serta Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas menyusun Standar Pelayanan Minimum yang merujuk pada Rapor Pendidikan. Hal ini menjadi acuan bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyusun kebijakan termasuk dalam pelaksanaan PPDB.

“Mudah-mudahan dengan langkah ini Pemda terus mendorong untuk memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas merujuk pada perencanaan berbasis data,” kata Suharti lagi.

Catatan Evaluasi PPDB yang Disepakati dalam RDP Kemendikbudristek dengan DPR

Dalam RDP antara Kemendikbudristek RI dengan Komisi X DPR RI tersebut, akhirnya disepakati beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi dari pelaksanaan PPDB 2023:

1. Evaluasi regulasi untuk mengatasi kecurangan administrasi,
2. Menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan komunitas di berbagai daerah untuk memaksimalkan sosialisasi kebijakan,
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam menyusun rencana kebijakan di daerah,
4. Melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi permasalahan di lapangan,
5. Membentuk Satgas di tingkat Pemerintah Daerah.

Baca Juga: 5 SMA Terbaik di Bojonegoro Jawa Timur untuk Referensi PPDB 2023 Seperti yang Dilansir LTMPT