Network
Kendati begitu, dia mengatakan Muhammadiyah menghormati masyarakat yang melakukan demonstrasi. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, termasuk menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
Karena itu, lanjutnya, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib dan menghindari kekerasan (vandalisme).
Aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi benturan antara masyarakat dengan aparat.
Baca Juga: Ini Alasan Gugatan Habib Bahar kepada Bapas Bogor Dikabulkan Hakim PTUN Bandung
Baca Juga: Terbaru, 10 Ucapan Peringatan Maulid Nabi Terpopuler Tahun 2020
Muhammadiyah, lanjut dia, akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan. Khususnya yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.
"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," tandasnya.***
