Network
GALAMEDIA - Sejumlah organisasi Islam akan melakukan unjuk rasa dengan mengepung Istana Presiden, pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam mengaku tak akan ikut bergabung. Hal itu ditegaskan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa 13 Oktober," terang dia, Senin, 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Fadli Zon Bikin Geger, Disebut Mulai 'Menggigit' Prabowo Lewat Ucapan Jangan Jadi Tangan Besi
Ia menyatakan, Muhammadiyah saat ini lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat.
Dalam situasi sekarang, ujarnya, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.
"Aksi demonstrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat," tuturnya.
"Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," sambung Mu'ti dilansir Antara.
Baca Juga: Covid Bikin Pemerintahan Terseok-seok, Warga Miskin Indonesia Jadi 26,42 Juta Jiwa
Baca Juga: Lebih Banyak Mudarat, Muhammadiyah Pilih Tak Ikut Demo 1310
Kendati begitu, dia mengatakan Muhammadiyah menghormati masyarakat yang melakukan demonstrasi. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, termasuk menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
Karena itu, lanjutnya, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib dan menghindari kekerasan (vandalisme).
Aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi benturan antara masyarakat dengan aparat.
Baca Juga: Ini Alasan Gugatan Habib Bahar kepada Bapas Bogor Dikabulkan Hakim PTUN Bandung
Baca Juga: Terbaru, 10 Ucapan Peringatan Maulid Nabi Terpopuler Tahun 2020
Muhammadiyah, lanjut dia, akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan. Khususnya yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.
"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," tandasnya.***
