Jelang Panen Raya, Pemerintah Malah akan Impor Beras 1 Juta Ton, Mardani: Itu Sangat Khianati Petani

- 8 Maret 2021, 21:25 WIB
Ilustrasi Padi menguning siap dipanen petani.
Ilustrasi Padi menguning siap dipanen petani. /Antara/

GALAMEDIA - Rencana pemerintah yang akan impor beras sebanyak 1 juta ton hingga 1,5 juta pada tahun 2021, guna ketersediaannya di dalam negeri menimbulkan kontra.

Salah satu yang berkomentar mengenai hal itu, yakni anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera pada akun Twitter pribadinya.

Menurutnya, terkait akan impor beras tersebut akan mengkhianati para petani saat panen raya tahun ini.

Baca Juga: Jokowi Biasa Saja Ketika Moeldoko Terseret KLB Demokrat, Rocky Gerung: Dia Tangan Kanan Presiden

"Sangat mengkhianati para petani, jika saat ini panen raya, pemerintah justru impor beras," cuitnya sebagaimana dikutip Galamedia pada Senin, 8 Maret 2021.

Mardani juga mempertanyakan masih akan impornya beras tersebut. Pasalnya, Indonesia itu terkenal Budaya Gotong Royong dan Swasembada.

"Budaya kita itu gotong royong dan swasembada, kenapa masih impor? Sama saja membunuh petani," tegasnya.

Baca Juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo Larang PNS dan Keluarga Liburan

Diketahui, pada bulan Maret hingga Mei 2021 ini di berbagai daerah Indonesia sudah memasuki panen raya.

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan impor beras sebesar 1 juta ton tersebut.

Namun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan selama tahun 2021.

Baca Juga: Sebut Para Jenderal, Andi Arief Beberkan Kupas Rahasia Moeldoko

"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1 sampai 1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri,” ujar Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Maret 2021.

"Terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," jelas Airlangga menambahkan.

Adapun upaya penyediaanya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.

Baca Juga: Simpul Puan Sampaikan 22 Tuntutan Dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung

Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19.

Rencana ini muncul sebagai hasil rapat koordinasi terbatas. Impor masuk dalam rangka menambah cadangan beras Bulog atau disebut pemerintah keperluan 'Iron Stock'.

"Bulog harus mempunyai iron stock. Iron stock kami pastikan dan sudah dikoordinasikan dengan kemendag. Bahkan, hasil rakornas yang sudah dieksekusikan oleh Kemendag untuk memerintahkan BUMN untuk memastikan stocking tersebut.

Ada. Sudah bekerjasama dengan Kemendag," ucap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.

Baca Juga: Pemkot Cimahi Perpanjang PPKM Mikro sampai 22 Maret 2021

Lutfi memastikan dirinya akan bertanggung jawab mengenai impor ini. Terutama mengenai kapan beras ini akan dikeluarkan sehingga tidak mengganggu pasokan yang sudah tersedia dari produksi petani.***

Editor: Dadang Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x