Network
"Beberapa alasan utama mengapa Partai Demokrat terus berupaya mendorong Revisi Undang-undang, tentu dengan pertimbangan masih kurang nya sistem pelaksanaan yang dilakukan pada Pemilu tahun kemarin. Tentunya, ini semua bertujuan untuk lebih memperbaiki kualitas Demokrasi kita," tulis Anwar Hafid yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @anwarhafid14, 27 Maret 2021.
Selain itu, Anwar menilai pencabutan revisi UU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 dapat menjadi petaka demokrasi.
Baca Juga: Fahri Hamzah Kerap Kritik Pedas Bapaknya, Gibran dan Kaesang Kompak: Enggak Jengkel, Justru Nge-fans
Petaka yang dimaksud adalah dengan meninggalnya ratusan penyelenggara Pemilu akibat kelelahan akibat pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilangsungkan secara bersamaan dengan Pemilu, yakni pada tahun 2024.
"Berarti kalau seperti ini berarti ada yang salah ini. Ada sistem yang salah, maka harus dievaluasi," tutur Anwar.
Oleh karena itu, Anwar menegaskan bahwa dirinya akan tetap berusaha untuk mendorong revisi UU Pemilu.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama-sama dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sependapat untuk mencabut revisi UU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, 9 Maret 2021.
Baca Juga: Arus Penolakan Impor Beras Terus Mengalir, Mendag Muhammad Lutfi Terbang ke Washinton DC
Oleh karena adanya pencabutan ini, maka tidak akan Pilkada 2022 dan 2023 karena akan tetap dilaksanakan secara serempak di tahun 2024. Hal itu sudah diatur pada UU 10 Tahun 2016.
Di saat rapat pengambilan keputusan, 7 dari 9 fraksi sependapat untuk mencabut revisi UU Pemilu. 7 fraksi tersebut meliputi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, Gerindra, dan PPP.
