Network
GALAMEDIANEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bandung memberi respon akan memakzulkan Bupati Dadang Supriatna karena isu dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia jika pelapor membawa bukti kuat ke dewan.
Menurut Piar Pratama, salah satu pelapor dugaan korupsi Bupati Dadang Supriatna, sekaligus Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jabar, langkah DPRD Kabupaten Bandung untuk memakzulkan Bupati tersebut bukanlah muatan politis tapi ada regulasinya.
“Ketua DPRD Kabupaten Bandung yang mengatakan bupati bisa dimakzulkan asalkan ada bukti yang kuat dibawa pelapor ke dewan, saya rasa itu adalah hal positif, dimana dewan respon cepat terhadap keluhan-keluhan aspirasi masyarakat,” ujarnya kepada GalamediaNews, Kamis 1 Juni 2023.
Sebab, lanjut Piar, DPRD Kabupaten Bandung secara perundang-undangan memang memiliki hak dan fungsi legislasi bukan sekedar penganggaran saja, tapi juga pengawasan.
“Termasuk juga dewan punya hak interpelasi juga gitu kan? Dan juga jangan lupa DPRD ini punya kewenangan mengusulkan, mengangkat atau memberhentikan bupati atau wakil bupati. Itu DPRD kewenangannya,” kata Presiden Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penasihat Hukum Jawa Barat itu menambahkan.
Oleh karena itu, langkah dewan untuk memakzulkan Bupati Bandung Dadang Supriatna menurut Piar bukanlah sebuah muatan politis semata.
“Tanggapan saya terhadap apa yang dilontarkan oleh dewan itu hal yang wajar-wajar saja. Dan ini bukan muatan politis. Kenapa dikatakan bukan muatan politis, ada regulasinya, ada aturannya secara hukum dan perundang-undangannya itu jelas,” ujarnya menegaskan.
Kalau memang DPRD Kabupaten Bandung mengambil sikap akan memakzulkan Bupati Dadang Supriatna jika memiliki bukti yang kuat, kata Piar Pratama lagi, maka tugas dari masyarakat dan NGO (Non Governmental Organization) untuk memberikan bukti tersebut kepada pihak legislatif.
“Saya harap DPRD mengambil langkah tegas juga antara lain memanggil dinas terkait, meminta pertanggungjawaban mempertanyakan sesuai tupoksinya dengan jelas, dengan tegas, dengan lugas terkait permasalahan yang ada.Karena permasalahan di Kabupaten Bandung ini kan bukan hanya revitalisasi pasar saja, banyak,” ujarnya lagi.
Dan inilah hal-hal yang dilaporkan Piar Pratama dan kawan-kawan ketika mereka aksi dan menyerahkan bukti tambahan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta beberapa waktu lalu:
- Segera tindaklanjuti laporan masyarakat atau pegiat anti korupsi tentang adanya berbagai dugaan korupsi di Kabupaten Bandung.
- Mendesak KPK untuk memeriksa anggota DPRD yang menjadi “bandar proyek” di kabupaten Bandung.
- Mendesak KPK untuk segera memeriksa Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda dan Kepala Dinas PUTR atas berbagai dugaan korupsi yang terjadi saat ini.
- Mendesak KPK untuk segera turun ke Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat guna melakukan penyelidikan adanya dugaan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bandung.
- Mengusut tuntas uang THR Bupati oleh para Camat se-kabupaten Bandung.
- Mengusut tuntas dugaan suap revitalisasi pasar Banjaran, yang diduga dilakukan salah satu rekanan/ kontraktor yang dipilih Bupati Bandung.
“Saya mohon juga dari rekan-rekan media dapat terus mengawal karena bagaimanapun juga media adalah corong informasi, corong perjuangan. Jadi kita bisa bermitra dimana memberikan edukasi kebenaran kepada masyarakat karena apa yang saya sampaikan ini bukan asumsi,” kata Piar Pratama lagi.***
