Network
GALAMEDIA - Pemprov Jabar akan melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Dana tersebut akan digunakan Pemprov Jabar dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman sudah mendapat rekomendasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI.
Pinjaman tersebut akan masuk dalam anggaran perubahan 2020. Nantinya, di dalam APBD Perubahan tersebut akan ada nomenklatur baru yang berlangsung selama 10 tahun.
Baca Juga: Anjay Mendadak Jadi Viral Lagi Gara-gara Postingan Ridwan Kamil
"Total pinjaman Rp 4 triliun," ujar Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, Senin, 7 September 2020.
"Adapun rinciannya, Rp 1,9 triliun untuk di APBD Perubahan tahun 2020 dan sebesar Rp 2,1 triliun untuk APBD Murni tahun 2021," sambung dia.
Daddy menjadi salah satu perwakilan Badan Anggaran DPRD Jabar yang bertemu Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020 lalu. Ia mengetahui betul bagaimana skema pemberian utang dan pembayarannya.
Baca Juga: Iuran BPJS Ketenagakerjaan Turun Mulai September 2020
Menurut Daddy, pinjaman tersebut interest ratenya (suku bunga) yaitu nol persen dengan tenor atau jangka waktu selama 10 tahun.
Atas pinjaman itu, lanjut dewan dari Dapil Jabar 12 (Cirebon-Indramayu) tersebut, Pemprov Jabar dikenakan biaya provisi 1 persen atau Rp 40 miliar.
"Sedangkan biaya administrasi sebesar 0,815 persen atau Rp 7,4 miliar," ungkapnya.
"Ini bakal jadi nomenklatur baru dalam struktur APBD Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun ke depan. Selain 'Pinjaman Daerah', akan ada 'Pengembalian Pinjaman Daerah'," sambung dia.
Baca Juga: Deklarasi KAMI Ditolak, Dituding Bukan Lagi Gerakan Moral Tapi Lebih Mementingkan Politik
Ia pun mengungkit soal masa Jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan berakhir pada 2023. Pasalnya, Pemprov Jabar mendapat pinjaman dana PEN sebesar Rp 4 triliun dengan tenor 10 tahun.
Sementara Ridwan Kamil, ujar dia, masa kepemimpinan menjadi Gubernur Jabar tinggal 4 tahun lagi.
"Nah, kita sudah dengar beliau ingin ke atas (nyapres 2024). Kalau dia naik, berarti Gubernur dan DPRD Jabar berikutnya beserta seluruh masyarajat Jabar dapat warisan utang yang harus dilunasi dan menjadi beban APBD Jabar," papar Daddy dikutip dari wartaekonomi.co.id.
"Semoga saja semua membawa manfaat untuk seluruh masyarakat dan menaikkan kembali Indeks Pembangunan Manusia, khususnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang terpuruk akibat Covid-19," pungkasnya.***
