GALAMEDIA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyurati Presiden RI Joko Widodo terkait dengan permintaan buruh untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Namun sikap berbeda ditunjukkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Ia menolak mentah-mentah permintaan para buruh agar mengambil sikap yang sama dengan gubernur lainnya, termasuk Ridwan Kamil.
"RK (Ridwan Kamil) berani ngomong begitu, salah apa benar perkara belakangan. Lain RK, lain saya," kata Edy.
Baca Juga: Kabar Terbaru Habib Bahar, Menangkan Gugatan Usai Asimilasi Dicabut Bapas Bogor
Ia menyampaikan hal itu saat rapat bersama Forkompinda dan sejumlah perwakilan buruh di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin 12 Oktober 2020. Mantan Ketua Umum PSSI itu menegaskan tidak ingin ikut-ikutan seperti Ridwan Kamil.
"Karena ini Sumatera Utara bukan Jawa Barat. Jawa Barat lain sama Sumut. Bahasanya aja sudah beda. Jadi soal seperti ini bukan ikut-ikutan. Tapi bagaimana kita lindungi rakyat kita," ucapnya.
Edy juga menegaskan tak akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Menurut dia, saat ini pihaknya juga belum mendapat secara resmi materi lengkap terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Berbeda dengan yang Demo, Serikat Pekerja Ini Sebut UU Cipta Kerja Tidak Rugikan Buruh
Draf Omnibus Law yang beredar di media sosial belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Terlebih, ujarnya, ia tak punya hak meminta Presiden membatalkan undang-undang itu.
"Seribu kali pun saya teken penundaan itu, kalau bapak (buruh) jadi Presiden bapak pun ketawa," tegas dia.
Baca Juga: Ridwan Kamil Beri Bocoran, Ada 2 Vaksin Covid yang Bisa Digunakan dalam Waktu Dekat
"Tak ada wewenang saya melakukan itu. Saya sudah dibikinkan suratnya ini, tapi tak ada wewenang Gubernur di sini. Nanti sakit hati kita," tambahnya.
Eks Ketum PSSI itu pun mengatakan akan berusaha terlebih dulu mencari draf asli UU Ciptaker. Dia juga meminta bantuan para buruh. Jika sudah mendapatkan salinannya, Edy mengaku akan langsung menghadap Presiden.***