Network
GALAMEDIA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI DKI Jakarta tiba-tiba mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Ketua Umum DPP KNPI periode 2021-2024.
Ketua DPD KNPI DKI Bambang Irawan menyatakan putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu layak memimpin DPP KNPI.
"Kami DPD KNPI JAKARTA akan mendorong dan meminta saudara Gibran Rakabuming untuk kami calonkan menjadi Ketua Umum DPP KNPI dalam kongres Penyatuan pemuda KNPI masa bakti 2021-2024," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Maret 2021.
Bambang menyatakan pihaknya akan menggalang kekuatan untuk meloloskan Gibran menjadi calon Ketum DPP KNPI.
Baca Juga: Jadwal, Klasemen, dan Top Skor Liga Inggris Pekan 28: Persaingan Empat Besar Semakin Ketat
Ia pun menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Gibran sebagai Ketum dengan menggalang kekuatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan DPD KNPI seluruh Indonesia.
Menurutnya, Bambang menyebut Gibran merupakan pemuda yang memiliki integritas, dedikasi, dan prestasi.
Baca Juga: Tak Percaya Juru Bicara Istana, Refly Harun: Jokowi Wajib Ultimatum Moeldoko
Oleh karena itu, menurutnya, Gibran layak dan pantas untuk kembali menyatukan visi dan misi pemuda Indonesia untuk menjadi bagian terpenting dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
"Oleh sebab itu, kami berharap serata bermohon kepada saudara Gibran Rakbuming bersedia untuk maju menjadi calon Ketua Umum DPP KNPI 2021-2024," ujarnya.
Baca Juga: Jelek-jelekan Gatot Nurmantyo, Jhoni Allen Bantah Pernah Ajak Kudeta Partai Demokrat: Jangan Asbun
Bambang juga mengusulkan Kongres KNPI diselenggarakan di Kota Solo, Jawa Tengah.
"Saya mengusulkan tempat pelaksanaan Kongres pemuda/KNPI diselenggarakan di Kota Solo," ujar Bambang.
Sementara itu sebelumnya DPP KNPI sempat kisruh. Usai melaporkan Abu Janda alias Permadi Arya ke polisi, Ketua Umum KNPI Haris Pertama tiba-tiba dipecat sejumlah pengurus KNPI melalui rapat pleno ilegal.
Namun melalui mekanisme rapat pleno DPP KNPI, pemecat Haris Pertama justru dipecat pengurus DPP KNPI atas persetujuan DPD seluruh Indonesia.***
