Network
GALAMEDIA - Penggiat lingkungan dari Jaga Balai Kabupaten Bandung Denni Hamdani berharap, persoalan dan penanganan lingkungan di Kabupaten Bandung Jawa Barat harus menjadi program prioritas pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung kedepan.
Mengingat berdasarkan kabar di lapangan, kini tercatat sekitar 35.000 hektare lahan di Kabupaten Bandung masih dalam kondisi kritis. Diinformasikan, debat publik paslon akan dilaksanakan pada Sabtu, 31 oktober 2020 besok.
"Makanya kita akan melihat dari debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung tersebut. Apakah visi dan misinya kedepan, penanganan lingkungan di Kabupaten Bandung menjadi program prioritas atau tidak. Masalahnya di Kabupaten Bandung masih banyak lahan kritis," kata Denni ketika dihubungi Galamedia, Jumat 30 Oktober 2020.
Baca Juga: Sebagai Negara Multietnik dan Multi Agama, Rusia Haramkan Media Anti Islam
Denni menyebutkan ada tiga parameter indeks kualitas lingkungan hidup itu, yakni indeks kualitas udara, air dan indeks kuaitas tutupan lahan.
"Jadi apakah pasangan calon untuk mengetahui tiga indikator itu, yaitu harus mengetahui data dan fakta itu. Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan seperti apa?" katanya.
Denni mengatakan, kualitas indeks lingkungan Jawa Barat, yang di dalamnya Kabupaten Bandung adalah indeks kualitas paling bawah dari 34 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Libur Panjang, Pemkot Cimahi Gelar Rapid Test Gratis bagi Warga Pendatang
"Artinya Kabupaten Bandung bagian dari Jawa Barat. Dengan memiliki luas lahan kritis yang signifikan, yang berkontribusi pada Jawa Barat khususnya dalam indeks kualitas lingkungan hidup," ujarnya.
Disebutkan, luas lahan kritis di Kabupaten Bandung berdasarkan informasi terakhir mencapai 35.000 hektare, sedangkan di cekungan Bandung yang meliputi sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat mencapai seluas sekitar 50.000 hektare.
Baca Juga: Usai Bertemu Pompeo, Indonesia Resmi Kecam Presiden Prancis: Lebih dari 2 Miliar Muslim Terusik
"Salah satunya cagar alam yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu Gunung Papandayan, Gunung Tilu, Gunung Simpang, Gunung Burangrang dan Gunung Tangkubanparahu. Selain lokasinya di Kabupaten Bandung, wilayah itu ada di Kabupaten Bandung Barat. Potensi tutupan lahan yang kritis di kawasan itu berpotensi menyumbang bencana, apalagi saat ini menghadapi potensi alam La Nina yang diperkiraan mengalami peningkatan curah hujan antara 20-40 persen," paparnya.
Ia berharap berbagai kondisi dan poteni alam tersebut harus menjadi poin penting oleh para calon tersebut. "Siapa pun yang akan menjadi bupati dan wakil bupati Bandung harus mengusung program perbaikan lingkungan di Kabupaten Bandung yang terukur ke depan," harapnya.
Baca Juga: Jokowi Cenderung Diam Soal Penangkapan Kritikus, Ernest Prakasa: Ya Enggak Bisa Juga Dong!
Bercermin pada kondisi kejadian kasus lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU), yaitu mencapai 4.414 kasus kejadian pada bulan lalu. Hal itu menunjukkan semakin parahnya kondisi kerusaan lingkungan di KBU.
"Kita tidak tahu di Kawasan Bandung Selatan (KBS) yang merupakan dominan Kabupaten Bandung. Mereka harus mengusung upaya riil di lapangan, yaitu harus membuat Perda KBS. Karena apa, Perda KBS akan jauh lebih mudah monitornya dan evaluasinya karena hanya satu daerah administrasi yaitu Kabupaten Bandung. Berbeda dengan KBU, yaitu terdiri dari KBB, Cimahi dan Kota Bandung. Meski sebagian Kabupaten Bandung, seperti kawasan Cilengkrang dan Cimenyan. Itu akan lebih sulit kontrolnya karena perizinan akan keluar dari masing-masing wilayah administratif," ungkapnya.
Baca Juga: Dijuluki Brooke Shields dari Kuwait, Siksa Mantan Influencer Berparas Menawan Ini Diburu Aparat
Ia mengatakan, jika Kabupaten Bandung sudah dilengkapi dengan kekuatan hukum akan lebih mudah melakukan kontrolnya. Denni menyebutkan di Kabupaten Bandung, khususnya di Gunung Pabeasan Arjasari telah terjadi kerusakan lingkungan.
"Kita juga belum tahu, di dalam tata rung apakah itu zona hijau atau apa?. Untuk itu, saya berharap rencana detil tata ruang harus diperbaiki kedepan," katanya.
Ia berharap kepada para calon bupati dan wakil bupati Bandung itu harus memiliki skema atau program kedepan yang bisa ditawarkan terkait penanganan lingkungan.
Baca Juga: Tren Wisatawan Akan Barubah, Kemenparekraf Sempurnakan Fasilitas Destinasi Wisata di Bali
"Mereka juga mungkin akan bingung. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, faktor lingkungan merupakan hal yang rentan sekali," katanya.
Contohnya, taman nasional atau cagar alam, statusnya bisa diturunkan atau dialihkan untuk kepentingan investasi.
"Nah itu kan berat. Para penggiat lingkungan pun tidak bisa lagi suara prontal karena dinilai mengganggu investasi. Misalnya, barang siapa yang mengganggu geothermal atau panas bumi akan terkena hukuman dan penjara sekian tahun. Itu sudah represif menurut saya," tuturnya.
Baca Juga: Anak Tak Suka Makan Sayur? 8 Cara Penuhi Kebutuhan Serat pada Anak
Ia berharap kepada para kandidat untuk menolak hal itu karena merugikan masyarakat. "Apakah mereka berani enggak untuk berbeda dari kepentingan pusat. Nah ini yang harus menjadi tantangan," pungkasnya.***
